KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN DI KALIMANTAN BARAT

Abstract

Kebijakan pembangunan kawasan perbatasan di masa lampau di-image-kan sebagai "halaman belakang" wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kondisi tersebut  membawa implikasi terhadap kondisi kawasan perbatasan saat ini yang terisolir dan tertinggal dari sisi sosial dan ekonomi.

 Munculnya paradigma ini, disebabkan sistem politik dimasa lampau yang sentralistik dan sangat menekankan stabilitas keamanan. Sehingga kebijakan pembangunan kawasan perbatasan selama ini memang  belum dapat dilakuian secara optimal dan kurang terpadu, serta  seringkali terjadi tarik mena rik kepentingan antara  berbagai pihak baik  secara horizontal, sektoral maupun vertikal.

Kondisi masyarakat sekitar daerah perbatasan di Kalmantan Barat  seperti lepas dari perhatian kebijakan pemerintah daerah, karena  dominannya pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dalam mneciptakan pelayanan publik di kewasan perbatasan masih mengalami ksesulitan aksesibilitas baik laut maupun darat menuju pusat-pusat pertumbuhan. Ssulitnya aksesibilitaskehidupan  memunculkan kecenderungan masyarakatperbatasan Kalimantan Barat  dalam meningkatkan kehidupannya melakukan interaksi dengan masyarakat di wilayah negara tetangga (Serawak- Malaysia Timur).

Kata Kunci : Kebijakan, Pembangunan dan Kawasan Perbatasan;