Perilaku Tim dan Badan Anggaran Dalam Formulasi Kebijakan Umum Anggaran Kota Pontianak

Ngusmanto, Bima Sujendra

Abstract


Perilaku Tim dan Badan Anggaran Dalam Formulasi Kebijakan Umum Anggaran Kota Pontianak Tahun 2011, dilatar belakangi fenomena adanya keterlambatan yang terus menerus terjadi. Untuk itu, permasalahannya dirumuskan: “Mengapa formulasi Kebijakan Umum Anggaran yang dilakukan tim anggaran dan badan anggaran mengalami keterlambatan ?”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keterlambatan formulasi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) terjadi karena perilaku tim dan badan anggaran yang kurang bertanggung jawab. Tanggung jawab yang kurang terlihat dari penyerahan draf KUA dan pengesahan dokumen KUA yang terlambat, kehadiran yang tidak optimal dalam proses pembahasan formulasi KUA dan tidak dipatuhinya jadual pembahasan formulasi KUA. Keterlambatan dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai wujud perilaku yang kurang bertanggung jawab, ada unsur kesengajaan dan dimotivasi untuk mendapatkan keuntungan materi dan non materi.

Kata Kunci: Perilaku, Formulasi Kebijakan, Anggaran dan Tanggung Jawab 


Full Text:

PDF

References


Alex MA. 2005. Kamus Ilmiah Populer Kontemporer. Surabaya: Karya Harapan. Carl J. Belione, 1980. Organization Theory and

the New Public Administration, Boston,

Allyn and Bacon, Inc.

Castles, Francis G. 1998. Comparative Public

Policy: Pattern of Post-war Transformation, Cheltenham, UK dan Northmaptom, USA: Edward Elgar.

Cozby, Paul C., 2009. Methods in Behavioral Reserarch, Terjemahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dye, Thomas R., 1998. Understanding Public Policy, Englewood Cliffs,New Jersey: Prentice Hall.

Dunn. Willian. 2000. Pengantar Analisis kebijakan Publik. Edisi Kedua, Jogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dwiyanto, Agus. 2006., Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Haris, Syamsuddin., 2007. Partai Dan Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia, Jakarta, LIPI Press

Irawan, Andi. Perilaku rent seeking., http://antikorupsi. org/indo/ content/view/13251/7/

Jones, Charles, O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik, Jakarta: Remaja Grafindo Persada.

Marcol, Goktug. 2007. Hand Book of Decision Making, USA: Penn State University, Harrisburg Vennsylvania, CRC Press in an

FISIP Universitas Tanjungpura

http://jurmafis.untan.ac.id/index.php/Proyeksi

Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 20. No.1, Juni 2015 ISSN 2442-3424

Perilaku Tim dan Badan Anggaran Dalam Formulasi Kebijakan Umum Anggaran Kota Pontianak Tahun 2011) dapat ditegaskan bahwa keterlambatan formulasi Kebijakan Umum Anggaran Kota Pontianak Tahun 2011 disebabkan oleh lemahnya tanggung jawab dari tim anggaran pemerintah kota dan badan anggaran DPRD kota Pontianak. Keterlambatan yang terjadi karena ada faktor kesengajaan dan dimotivasi untuk mendapatkan keuntungan materi maupun non materi, untuk diri dan keluarga, kolega, dan lembaganya.

imprint of Taylor & Francis Group, an

informa Business.

Mariana, Dede., dan Paskarina, Caroline. 2008.

Demokrasi Dan Politik Desentralisasi.,

Yogyakarta., Graha Ilmu

Parsons, Wayne., 2006. Public Policy,

Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan. Cetakan ke-2, Terjemahan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Pasolong.

Price, Don K., 1968. The Study of Policy Content: A Framework for Choce, In Austin Ranny (Ed), Political Science and Public Policy, Chicago: Markham.

Saefullah, A., Djadja. 2009. Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik, Perpektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi, Bandung: LP3AN FISIP UNPAD.

Supriatna, Tjahya. 1997. Birokrasi Pemberdayaan Dan Pengentasan Kemiskinan, Bandung: Humaniora Utama Press.

Teori persekongkolan atau teori konspirasi (conspiracy theory), http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_persekon gkolan

Thoha, Miftah. 2002. Perspektif Perilaku Birokrasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Wahab, Abdul, Solichin. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Malang: UPT Pernerbitan UMM.

Wibawa, Samodra. 2004. Reformasi Administrasi, Bunga Rampai Pemikiran Administrasi Negara (Publik), Yogyakarta: Gava Media.

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik, Teori Dan Proses, Yogyakarta: Media Pressindo.

Dokumen

DPRD Kota Pontianak., 2009., Risalah Rapat Paripurna Ke 8 Masa Persidangan Ke I DPRD Kota Pontianak Tahun 2009 Dalam Acara Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Formal Badan Anggaran DPRD Kota Pontianak Dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Tentang Kebijakan Umum APBD Dan PPAS Tahun Anggaran 2010, Pontianak: Sekretariat DPRD

DPRD Kota Pontianak., 2010., Risalah Rapat Paripurna Ke 17 Masa Persidangan Ke II DPRD Kota Pontianak Tahun 2010 Dalam Acara Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Formal Badan Anggaran DPRD Kota Pontianak Dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Tentang Kebijakan Umum APBD Dan PPAS Tahun Anggaran 2011, Pontianak: Sekretariat DPRD

DPRD Kota Pontianak., 2010., Dokumen KUA tahun 2011 atau dokumen Risalah Rapat Paripurna Ke 17 Masa persidangan ke II DPRD Kota Pontianak, yang berisi proses pembahasan, tanggal-tanggal penyerahan dan pembahasan serta lampiran-lampiran yang terdiri dokumen KUA dan PPAS kota Pontianak tahun 2011. Himpunan Absen Rapat dan Kegiatan DPRD Kota Pontianak Bulan Juli 2010, disusun oleh Bagian Rapat dan Risalah, Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 201, Pontianak: Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD., 2010. Absen DPRD Kota Pontianak, Bulan Agustus 2010, Pontianak: Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD. Sub Bagian Risalah., 2010.

Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 20. No.1, Juni 2015 ISSN 2442-3424

Musyawarah DPRD Kota Pontianak,

Pontianak: Sekretariat DPRD

Himpunan Hasil Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kota Pontianak,

Pontianak: Sekretariat DPRD




DOI: http://dx.doi.org/10.26418%2Fproyeksi.v20i01.911

Article Metrics

Abstract view : 2122 times
PDF - 51 times

Refbacks

  • »
  • »
  • »
  • »
  • »
  • »
  • »
  • »
  • »
  • »
  • »
  • »
  • »
  • »
  • »
  • »
  • »
  • »


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

View My Stats 

 

INDEXING