Faktor Komunikasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional (Suatu Studi di Kota Pontianak)
Abstract
Pasar tradisional menghadapi tantangan yang cukup berat seiring dengan pesatnya perkembangan pasar modern (mall, swalayan, minimarket) sejak dasawarsa terakhir di Kota Pontianak. Daya saing pasar tradisional terhadap pasar modern yang relatif lemah, kondisi fisik yang belum memenuhi standar pasar sehat, kesan kumuh dan kotor yang belum sirna, manajemen belum profesional, dan keterbatasan aparatur, telah menarik studi ini yang bertujuan untuk meneliti kecermatan komunikasi kebijakan dalam hubungan pengelolaan pasar tradisional yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pontianak. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif/preskriptif terhadap Permendagri No 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional; dan Kepmenkes No 519 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat; serta teknik analisis kombinasi (metode, kelembagaan, substantif, historis) pada objek penelitian di Pasar Dahlia dan Pasar Teratai oleh SKPD bidang Pasar dan Perdagangan. Dengan teori Implementasi Kebijakan dari sisi faktor komunikasi George Edward, dan uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dari Patton maka faktor-faktor komunikasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional mencakup faktor transmisi, kejelasan, konsistensi, daya saing, pasar sehat, pembinaan dan penataan pasar tradisional. Hasil penelitian disimpulkan bahwa semakin cermat transmisi, kejelasan dan konsistensi informasi kebijakan maka semakin baik pengelolaan pasar tradisional yang berdaya saing, sehat, bersih, aman dan tertata dapat dilaksanakan.
Kata kunci : Komunikasi Kebijakan, Pengelolaan Pasar Tradisional
Full Text:
PDFReferences
Edward III, George C (edited),1984, Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London- England.
Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC: CongressionalQuarterly Press.
Herujito, Y. 2001. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Grasindo
Hamidjoyo, Kunto, 2004. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan, Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Surakarta. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
Moloeng, Lexy J., 1990, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
Nakamura, Robert T and FrankSmallwood. 1980. The Politics of Policy Implementation, St. Martin Press, New York.
Pangestu, Mari Elka. 2008. Pasar Tradisional Yang Modern. Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Jakarta.
Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.
Suhendro, 2010. Pengelolaan Pasar Tradisional Perusahaan Daerah. Asparindo.Jakarta.
West, Richard and Lynn H Turner. 2008. Introducing Communication Theory: Analysis and Application, three edition, McGraw-Hill, NY-Americas.
Winarno, Budi. 2008. Teori dan proses kebijakan publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
Woll, Peter. 1974. Public Policy. University Press of America.
Sumber Internet:
Agostiono. 2006. Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn,http://kertyawitaradya.wordpress.com, diakses 5 September 2010.
Akib, Haedar. 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No.1, Universitas Negeri Makassar,Makassar.http://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/viewFile/289/6 diakses 10 Juli 2015
Liando, Daud M dan Lingkan E.Tulung, 2013. Efektifitas Komunikasi Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik di Kota Manado, Jurnal Acta diurnA Vol.9.No.1 http://komunikasi.unsoed.ac.id/sites/, diakses 24 Juli 2015.
Silalahi, Ulber. 2004. Komunikasi Pemerintahan: Mengirim dan Menerima Informasi Tugas dan Informasi Publik. Jurnal Administrasi Publik Vol.3.No, http://download.portalgaruda.org/article.php?articles diakses 24 Juli 2015.
Tangkilisan, Hessel Nogis, 2010. Implementasi Kebijakan Publik – Transformasi Pikiran George Edwards, http://elisa1.ugm.ac.id/file/Psantoso/ , diakses 4 Agustus 2014.
Dokumen Pemerintah
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 519 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.
Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak 2010-2014.
Peraturan Walikota Pontianak Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2014.
Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019.
Candramidi, Utin Sri Lena, 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak.
Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pontianak Tahun 2015-2019.
Keputusan Walikota Pontianak Nomor 700/D-PPK-Usaha Kecil Menengah/Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pontianak Tahun 2015-2019.
Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Nomor 70 Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019.
Bappeda, 2009. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak 2010-2014. Bappeda Kota Pontianak.
Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak 2009. Buku Pedoman Penulisan Usulan dan Tesis.
DOI: http://dx.doi.org/10.26418%2Fproyeksi.v20i02.917
Article Metrics
Abstract view : 1961 timesPDF - 81 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
INDEXING
