Pembangunan Kawasan Perbatasan di Kalimantan Barat (Dalam Perspektif Ekonomi Politik)
DOI:
https://doi.org/10.26418/proyeksi.v19i01.924Abstract
Penelitian ini untuk mengetahui menjadi masalah belum optimal dan lambatnya pembangunan kawasan perbatasan oleh pemerintah, dilihat dari perspektif ekonomi politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis peran pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan kawasan perbatasan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan disain penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, observasi serta wawancara dengan cara purposive sampling. Kemudian data yang diperoleh divalidasi dengan cara reduksi data, display data, triangulasi, verifikasi dan penarikan kesimpulan yang dianalisis secara kualitatif. Teori yang dijadikan dasar dan pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori ekonomi politik yakni membahas keterkaitan berbagai aspek, proses, institusi politik, terutama peran pemerintah dalam kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan di kawasan perbatasan oleh pemerintah selama ini belum optimal. Salah satu tolak ukurnya adalah minimnya infrastruktur dasar di kawasan perbatasan. Meskipun demikian, masih ada faktor-faktor pendukung dalam percepatan pembangunan kawasan perbatasan yaitu letak geografis yang strategis, potensi SDA, serta adanya dukungan masyaraka lokal. Sementara faktor yang menjadi kendala seperti: kurangnya political will dan komitmen pemerintah, terbatasnya anggaran (financial), iklim investasi relatif kurang kondusif, kualitas SDM masih tergolong rendah, hasil produk masyarakat belum kompetitif, serta belum adanya payung hukum dan kelembagaan secara khusus (otonom) yang diperlukan dan dijadikan dasar dalam percepatan pembangunan kawasan perbatasan.
Kata Kunci:Pembangunan Kawasan Perbatasan, Peran Pemerintah, dan Ekonomi Politik.
References
Abdul Wahab, 1997. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Dey, Thomas R., 1995. Understanding Public Police, Englewood Cliff, NJ Printice-Hall 2 nd ed.
Dunn, William, 1998. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Islamy, M. Irfan, 9998. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Kartasasmita, Ginandjar, 1996. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Jakarta: PT. Pustaka CIDESINDO.
Wahab, Solichin, A., 1999. Ekonomi Politik Pembanguan, Bisnis Indonesia era Orde Baru dan ditengah krisis moneter, Malang, PT. Danar Wijaya, Brawijaya University Press.
Hasil Penelitian:
Tim Peneliti S-2 Ilmu - ilmu Sosial UNTAN 2001, Tinjauan Kebijakan Pemerintah Mengenai Hubungan Ekanomi Perdagangan Lintas Batas Antar Kalbar - Malaysia Timur (Sarawak), Program S-2 llmu – ilmu Sosial Untan Kerja sama Balitbang Masalah Luar Negeri Deplu RI, Pontianak.
Dokumen Resmi:
Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007. Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Upaya Percepatan Pembangunan di Kawasan Perbatasan.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009. Dilengkapi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004. Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Sinar Grafika.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998. Tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur.
Artikel Dalam Buku/Surat Kabar/ Jurnal/ Makalah/Website :
Andriadi. 2009. Konsep Pembangunan Wilayah Perbatasan Darat. Melalui
< http://www.google.co.id.3htm.> ( 15/4/ 2010).
_______, Media massa daerah: Pontianak Post, 30 Juli 2011: 17, 15, Pontianak.
_______, Media massa: Harian Umum, Pikiran Rakyat, 20 Februari 2012: 22, Bandung.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Proposed Policy for Journals That Offer Open Access
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
- Author give access rights to a user and share this article voluntarily to the interests of the development of science and is a non-profit
- All things related to the contents of this article is fully become my responsibility as the author of the issuer not responsible for some or all of the article mentioned.
- This article is the original research results and or my thoughts, has never been published on any publication system both printed and vote electronically and does not contain elements of plagiat