Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Kalimantan Barat
DOI:
https://doi.org/10.26418/proyeksi.v19i01.925Abstract
Permasalahan dalam penelitian ini adalah penempatan pegawai negeri sipil di Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Kalimantan Barat dalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan atau perpindahan dalam jabatan struktural maupun non struktural tidak mempertimbangkan persyaratan jabatan sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu, serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan dan penilaian prestasi kerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Kepegawaian Pasal 17 Ayat 2 dan Pasal 20 serta aturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Pasal 5.
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman serta menemukan konsep baru melalui analisis empirik dari penempatan pegawai negeri sipil di Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Kalimantan Barat. Adapun penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi.
Hasil penelitian ditemukan bahwa penempatan pegawai negeri sipil di Badan Pengelolaaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan pengangkatan pegawai negeri dalam jabatan maupun perpindahan pegawai dalam jabatan struktural dan non struktural dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan keahlian, kompetensi, prestasi kerja dan sesuai prosedur, justru sebaliknya penempatan pegawai negeri sipil mengindikasikan adanya unsur primordialisme yang berdasarkan nepotisme, patron-client dan kepentingan politik.
Kata Kunci: Penempatan, Pengangkatan jabatan, Rotasi jabatan, Persyaratan Jabatan, Primordialisme
References
Alam, Nur dan Harun Harmon. 2007. Himpunan Undang-Undang Kepegawaian 2002 - 2004 Reformasi Administrasi Publik. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.
Albrow, Martin, 2005. Birokrasi, Terjemahan M. Rusli Karim. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana.
Ardana, I. Komang dan Mujiati, Ni Wayan. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Azhari, 2010. Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia ”Studi Perbandingan Intervensi Pejabat Politik Terhadap Pejabat Birokrasi Di Indonesia dan Malaysia” . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Blau M. Peter dan Meyer W. Marshal, 2000, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern. Terjemahan Slamet Riyanto. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
Creswell, John W., 2013. Qualitative Inquiry Research Design Choosing Among Five Approaches, Third Edition. Thousand Oaks. California: Sage Publications Inc.
Denzin, K. Norman dan Lincoln. S. Yvonna. 2009. Handbook of Qualitative Research. Terjemahan Dariyanto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dessler, Gary. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Ke Sepuluh, Jilid 2, Terjemahan Paramita Rahayu. Jakarta: PT. Indeks.
Dwiyanto, Agus. 2011. Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi. Jakarta: Gramedia.
Mamoria, C, B. 1989. Personnel Management. Himalaya: Himalaya Publishing.
Marijan, Kacung. 2011, Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru. Jakarta: Prenada.
Osborne, David dan Ted Gaebler. 2000. Mewirausahakan Birokrasi. Terjemahan Abdul Rosyid, Jakarta: PT. Pustaka Binaman.
Pasolong, Harbani, 2010. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung: Alfabeta
Porter, E. Michael. 2007. Dynamic Government ‘Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore.. Singapore: Boon Siong NEO Geraldine Che
Saefullah, A. Djadja, 2010. “Paradigma Reformasi Administrasi, Birokrasi Dan Fenomena Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme” . Dalam Dede Mariana dan Caroline Paskarina. (ed.). Merancang Reformasi Birokrasi di Indonesia, hlm. 11-28. Bandung: AIPI Bandung dan Puslit KPK LPPM UNPAD.
----------. 2009. Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik, Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi. Bandung: LP3AN.
Said, Mas’ud. 2008. Birokrasi di Negara Birokratis. Malang: UMM Press.
Sedarmayanti, 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung: Refika Aditama.
----------, 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia ‘Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung: Refika Aditama.
Sutrisno, Edy. 2010. Budaya Organisasi. Jakarta: Prenada Media Group.
Thoha, Miftah. 2008, Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia. Jakarta: Prenada.
---------, Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi. Jakartta:Prenada.
---------, Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta:Prenada
Werther, William B and JR. Keith Davis. 1996. Human Resources And Personnel Management. Fifth Edition. USA;MC. Graw-Hill.
Wibawa, Samudra, 2009. ”Persoalan-Persoalan Perbaikan Administrasi Negara” dalam Falih Suardi. (ed.). Revitalisasi Administrasi Negara, hlm. 51-58. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Disertasi, Jurnal dan Makalah
Daryanto, Arif. 2009. Merit System Dalam Manajemen PNS , Jakarta: PPPK BKN. volume 3. Nomor.2.
Keban. Yeremias. T. 2004. Pokok-Pokok Pikiran Perbaikan Sistem Manajemen Sumber Daya Mqnusia Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia, hlm 15-32.Yogjakarta: JKAP, Volume 8, No, 2.
Poniman. 2006. Pengaruh Penempatan Pegawai Di Jabatan Struktural Terhadap Prestasi Kerja Pejabat Struktural Pada Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung. Bandung: Universitas Padjadjaran.
Rosita, Rita. 2003. Pengaruh Penempatan Pegawai Teradap Produktivitas Kerja Pegawai Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Bandung: Universitas Padjadjaran
Meiyansyah, Rudi, 1999. Analisis Pengembangan Kebijakan Penempatan Pegawai Di Kantor Wilayah Pos V Bandung. Bandung: Universitas Padjadjaran.
Dokumen-Dokumen
Depdagri, 1999. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian: Jakarta.
Depdagri. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah : Jakarta.
Depdagri, 2005. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural : Jakarta.
BPKPK Provinsi Kalimantan Barat. 2008. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2008 - 2013. Pontianak.
----------, 2012. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011. Pontianak.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Proposed Policy for Journals That Offer Open Access
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
- Author give access rights to a user and share this article voluntarily to the interests of the development of science and is a non-profit
- All things related to the contents of this article is fully become my responsibility as the author of the issuer not responsible for some or all of the article mentioned.
- This article is the original research results and or my thoughts, has never been published on any publication system both printed and vote electronically and does not contain elements of plagiat
