PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2017

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kab Sanggau dalam pembentukan peraturan daerah dan faktor yang mempengaruhi DPRD Kabupaten Sanggau dalam pembuatan peraturan daerah tahun 2017 yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemerolehan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas dengan pedoman wawancara secara garis besar dari permasalahan dan dengan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu meringkasi data (data reduction), memaparkan (data display), menyimpulkan (verification). Keabsahan data diperoleh dengan menggunakan teknik triangulasi sumber.Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau dalam pembentukan peraturan daerah, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :Bahwa tata cara pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau dalam pembentukan peraturan daerah tahun 2017 sudah benar menurut aturan yang berlaku, akan tetapi dari peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah, perda yang merupakan hasil inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau dalam satu periode tahun 2017 hanya 4 perda inisiatif DPRD dari 15 perda yang sudah di sahkan kurang optimal. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sanggau kurang optimal dalam pembuatan peraturan daerah tahun 2017 yaitu (1) Tata Tertib; (2) Mekanisme Kerja; (3) Kualitas anggota (SDM); (4) Tenaga Ahli; dan (5) fasilitas data dan informasi. Dalam pembentukan perda Kabupaten Sanggau DPRD Kabupaten Sanggau belum melibatkan masyarakat dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Kata Kunci: Fungsi Legilasi, Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), Kabupaten Sanggau,

THE IMPLEMENTATION OF LEGISLATIVE FUNCTION OF SANGGAU REGENCY REGIONAL PEOPLE’S REPRESENTATIVE ASSEMBLY IN MAKING REGIONAL REGULATIONS IN 2017


By: ROSIANI PRATIWI NIM: E1051131020 Dr. Sahermiko, M.Si , Dr. Erdi, M.Si *Email:rosianipratiwi1@gmail.com.id

1. College Student of Political Sciences Study Program Faculty of Social and Political Sciences at Tanjungpura University. 2. Lecturer of Political Sciences Study Program Faculty of Social and Political Sciences at Tanjungpura University.

ABSTRACT

This study aimed to determine the implementation of the Sanggau Regency DPRD’s legislative function in establishing regional regulations and factors that influence the Sanggau district DPRD in making 2017 local regulations that are not optimal. For date collection, this qualitative descriptive study used unstructured interview or free interview technique with interview guidelines outlining the problems and with a documentation study. Data analysis techniques used were data reduction, data display, and verification. The validity of the data was obtained using the source triangulation technique. From the results of research and discussion on the implementation of the Sanggau District DPRD Legislation Function in the formation of regional regulations, the following matters can be concluded: That the procedure for implementing the Sanggau Ragency DPRD legislative function in the establishing of 2017 local regulations is in accordance with the applicable rules. However, from the regional regulations and draft of regional regulations, regional regulations were resulted from the initiatives of the Sanggau District DPRD in the period of 2017, that is there were only 4 local regulations on DPRD initiatives out of 15 local regulations that have been passed, and yet they are not optimal. Factors that influence the implementation of the legislative function of the Sanggau Regency DPRD are less than optimal in designing 2017 local regulations, such as (1) Rules of Procedure; (2) Work Mechanism; (3) Quality of Members (Human Resources); (4) Experts; and (5) Data and information facilities. In the establishment of the Sanggau Regency regional regulations, the Sanggau District DPRD has not involved the community in the process of preparation and discussion of the regional regulations draf until stipulated as regional regulations.


Keywords: Legislation Function, Sanggau District DPRD, Regional Regulations