KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DESA SUNGAI SENA KECAMATAN SILAT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU
DOI:
https://doi.org/10.26418/gov.v12i4.4264Abstract
Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Desa Sungai Sena Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan publik di Kantor Desa Sungai Sena Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini terdiri dari Lima aspek pelayanan publik, yaitu sebagai berikut: Berwujud (Tangible), pada aspek ini sarana dan prasarana Kantor desa masih belum memadai dan kedisiplinan aparatur masih kurang baik. Kehandalan (Reliability) pada aspek ini aparatur desa masih memiliki kekurangan didalam kecermatan, standar pelayanan masih belum jelas. Ketanggapan (Responsiveness), pada aspek ini aparatur desa memiliki kekurangan didalam menanggapi keluhan masyarakat. Jaminan (Assurance), pada aspek ini aparatur desa sudah cukup baik. Empati (Empathy), pada aspek ini aparatur desa sudah cukup memuaskan. Saran yang dapat peneliti berikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: pada aspek Tangible perlu dilakukan pembenahan atau penambahan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kedisiplinan. Pada aspek Reliability perlu dilakukan peningkatan kecermatan petugas dan membuat aturan standar pelayanan yang jelas. Pada aspek Responsiveness aparatur perlu meningkatkan ketanggapan dan merespon pendapat atau keluhan masyarakat dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan tanggapan mereka. Pada aspek Assurance aparatur perlu meningkatkan jaminan kepastian waktu, biaya dan juga legalitas pelayanan sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparatur desa semakin meningkat. Pada aspek Empathy, aparatur desa harus mempertahankan sikap melayani yang ramah, sopan, santun, tidak mendeskripsikan masyarakat dan juga menghargai.
Kata Kunci: Kualitas, Pelayanan Publik, Kantor Desa Sungai Sena
References
Asriel. 2018. Manajemen Kerasipan.
Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Ambiyar., dan Muharika. 2019. Metodologi Penelitian Evaluasi Program. Bandung: Alfabeta.
Casmidi., dan Yuyun Yuniarsih. 2020. Memahami Manajemen dan Manajemen Pembelajaran. Bandung: Alfabtea.
Hardiansyah. 2017. Manajemen pelayanan publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasi.
Hardiansyah. 2017. Manajemen Pelayanan dan Pengembangan Organisasi Publik. Yogyakarta: Gava Media.
Helaluddin., dan Hengki Wijaya. 2019. Analisis Data Kualitatif : sebuah Tinjauan Teori dan praktik. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
Hardani, dkk. 2020. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu.
Ismail. 2017. Etika Birokrasi : Perspektif Manajemen
Intrans Publishing.
Kadarishman. 2018. Manajemen Aparatur Sipil Negara. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
Mindarti, Indah L. 2016. Manajemen Pelayanan Publik : Menuju Tata Kelola Yang Baik. Malang: Grafindo.
Mustafa Abdul T. 2017. Kemitraan dalam Pelayanan Publik. Yogyakarta: Calpulis.
Muhammad. 2016. Metode Penelitian Bahasa.Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Nurmansyah.2020. Pengantar Manajemen Modern. Bandung: Alfabeta, cv.
Rohman. 2018. Dasar-Dasar Manajemen Publik. Malang: Empatdua.
Rusyan, T. 2018. Manajemen Pengembangan Desa Produktif. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kesehatan. Bandung : Alfabeta, cv.
Governance, Jurnal S1 Ilmu Pemerintahan http://Jurnafis.untan.ac.id : http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr
Sinambela, dkk. 2016. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: PT. Bumi Askara.
Surah to, D G.2016. Membangun Kemandirian Desa. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
Ticoalu, A G. 2016. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: PT Bumi Askara.
Ulum, Chazienul M. 2018. Public Service: Tinjauan Teoritis dan Isu-isu Strategis Pelayanan Publik. Malang: UB Press.
Yuwanto, L. 2019. Metodologi Penelitian Eksperimen. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Dokumen :
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa
Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas
Hulu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintahan pada Pasal 24
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
Tentang Kearsipan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
No.63/KEP/M.PAN/7/2003
Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013 Tentang Sarana Pengaduan
PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur
PERMENPAN Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
