ETIKABIROKRAT DALAM PEMBUATAN KTP ELEKTRONIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK
DOI:
https://doi.org/10.26418/gov.v13i1.4288Abstract
Etika birokrasi menjadi perhatian penting dalam pelayanan publik karena sebagai penentu dari hasil pelayanan dan kepuasan masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika birokrat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak karena adanya keluhan dari masyarakat terkait profesionalitas birokrat dalam memberikan pelayanan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan mengumpulkan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.Penelitian ini akan menggunakan teori etika birokrasi menurut Darwin (dalam Tri Yuniningsih 2018, 51) dimana indikator yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu Efisiensi, Membedakan Milik Pribadi dengan Milik Kantor, Impersonal, Merytal System, Responsible, Accountable dan Responsiveness. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator yang diteliti sudah cukup baik, walaupun masih ada beberapa indikator yang belum maksimal sehingga dibutuhkan perbaikan.
Kata Kunci: Etika, Birokrat, KTP Elektronik.
References
Bertens, Kees. Etika. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2007.
Kumorotomo, Wahyudi. Etika Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
Labolo, dalam Muhadam. Modul Etika Pemerintahan. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2016.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2013.
—. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta , 2015.
Tri Yuniningsih, dkk. Etika Administrasi Publik. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Press FISIP , 2018.
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
