IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUPUK BERSUBSIDI DI KECAMATAN MUARA PAWAN KABUPATEN KETAPANG

Abstract

Tujuan penelititian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang belum berjalan dengan optimal. Permasalahan yang terjadi yaitu komunikasi yang belum berjalan dengan optimal. Selain itu, masih banyaknya petani yang belum mendapatkan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Muara Pawan Kabupaten ketapang. Dalam penelitian ini menggunakan teori Edward III terdapat 4 faktor yang mempengaruhi yaitu faktor komunikasi, faktor sumberdaya, faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan jenis  penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari faktor komunikasi  yaitu proses penyampaian informasi yang masih kurang optimal kepada petani mengenai kebijakan pupuk bersubsidi. Dilihat dari faktor Sumberdaya yaitu terutama sumberdaya manusia (staff)/pegawai dalam melaksanakan penyuluhan, sosialisasi maupun pengawasan dilapangan kepada petani di Kecamatan Muara Pawan sudah cukup memadai. Dilihat dari faktor Disposisi/sikap agen pelaksana yaitu untuk agen pelaksana kebijakan (Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ketapang) sudah cukup baik dalam menanggapi permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan pupuk bersubsidi namun Untuk sikap petani yaitu masih ada petani yang masih kurang peduli dengan adanya kebijakan tersebut dikarenakan masih adanya petani yang tidak mengikuti acara yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ketapang mengenai penyampaian informasi tentang kebijakan pupuk bersubsidi. Di lihat dari faktor Struktur birokrasi yaitu Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ketapang bekerja sesuai dengan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan tidak ada penyelewengan dari SOP tersebut serta tidak ada pemberian insentif (bonus/penghargaan) khusus kepada pegawai.

Kata-kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pupuk bersubsidi, Petani