KINERJA DINAS PENGENDALIAN PEDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A) KOTA PONTIANAK
DOI:
https://doi.org/10.26418/publika.v6i4.1693Abstract
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah masih tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Pontianak. Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak dalam mengatasi masalah kekerasan seksual yag terjadi di Kota Pontianak. Penulis menggunakan indikator kinerja dari Dwiyanto yaitu: Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari 5 indikator yang digunakan, kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianakdalam mengatasi permsalahan kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Kota Pontianak sudah bisa dikatakan baik, namun perlu adanya peningkatan. Ditinjau dari produktivitas bisa dikatakan baik, hanya saja kurang efektif dikarenakan kurangnya sumber daya manusia sehingga dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawb mereka terkesan lamban. Ditinjau dari Kualitas Layanan juga sudah baik namun masih kurang optimal dikarenakan sarana dan prasarana yang masih kurang, seperti kendaraan operasional, dan ruangan khusus pelapor. Ditinjau dari responsivitas, juga dapat dikatakan baik,hal ini dapat dilihat dari bagaimana cara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak dapat mengenali kebutuhan masayarakat, seperti pembentukan SATGAS dan Pengaduan Online, hanya saja program yang dibuat belum berjalan optimal. Ditinjau dari responsibilitas dapat dikatakan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan adanya upaya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak senantiasa melaksanakan tugasnya dengan selalu berorientasi pada petunjuk teknis dan standar operasional prosedur (SOP) yang ada. Ditinjau dari akuntabilitas dapat dikatakan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan tidak dnya pegawai yang lalai dalam melaksanakan tugasnya.
Kata-kata Kunci: Kinerja, Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ana (DP2KBP3A).
Published
Issue
Section
License
Kebijakan Yang Diusulkan untuk Jurnal yang Menawarkan Akses Terbuka
Penulis yang menerbitkan jurnal ini menyetujui persyaratan berikut:
- Penulis memegang hak cipta dan memberikan hak jurnal untuk publikasi pertama dengan karya yang dilisensikan secara bersamaan di bawah Lisensi Atribusi Creative Commons yang memungkinkan orang lain untuk membagikan karya tersebut dengan pengakuan atas kepenulisan dan publikasi awal karya tersebut dalam jurnal ini.
- Penulis dapat untuk mengadakan pengaturan kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif dari versi jurnal yang diterbitkan dari karya tersebut (misalnya, mempostingnya ke penyimpanan institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan atas publikasi awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting karya mereka secara online (misalnya, di repositori institusional atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses pengiriman, karena hal itu dapat menghasilkan pertukaran yang produktif, serta lebih awal dan lebih baik kutipan dari karya yang diterbitkan (Lihat Pengaruh Akses Terbuka).
- Penulis memberikan hak akses kepada pengguna dan membagikan artikel ini secara sukarela untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan bersifat nirlaba < li> Segala sesuatu yang berhubungan dengan isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya karena penulis penerbit tidak bertanggung jawab atas sebagian atau seluruh artikel yang disebutkan.
- Artikel ini merupakan hasil asli penelitian dan atau pemikiran, belum pernah dipublikasikan pada sistem publikasi manapun baik cetak maupun voting secara elektronik dan tidak mengandung unsur plagiat