IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM 2013 JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA PONTIANAK

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Jenjang Sekolah Dasar Di Kota Pontianak. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini pada “faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan kurikulum 2013 di kota Pontianak“. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara mendalam  dan studi dokumentasi. Teknik  analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan. Lokasi penelitian di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Barat. Subjek penelitian adalah Kepala seksi peningkatan mutu pendidikan di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan            Barat, kepala sekolah dan dewan guru SD Negeri 15 dan SD Negeri 03 Pontianak selatan. Dalam penelitian ini mengunakan teori implementasi Van Metter dan Van Horn yang dilihat dari tiga aspek yakni ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi antar organisasi dan agen pelaksana, sumberdaya. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam proses komunikasi sosialisasi yang dilakukan oleh para pelaksana LPMP Provinsi Kalimantan Barat kepada sekolah sebagai target sasaran kebijakan kurikulum 2013 belum efektif dilakukan dikarenakan masih ada sekolah yang belum menerapkan kurikulum 2013. Di dalam Permendikbud No 160 tahun 2014 tentang pemberlakuan KTSP dan Kurikulum 2013. Mengingat masih banyak sekolah yang belum terpilih untuk menjadi sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 ini dibuktikan bahwa pada tahun 2013 – hingga saat ini dari keseluruhan sekolah di kota Pontianak berjumlah 160 sekolah, jumlah sekolah yang sudah melaksanakan sebanyak 64% dengan alasan masih terbenturnya keterbatasan anggaran dalam melaksanakan kurikulum 2013 dan hal ini masih belum ditunjang dengan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksana belajar mengajar kurikulum 2013 tersebut. Faktor sumber daya, masih kurangnya ketersediaan buku, kurikulum 2013 dianggap memberatkan, kemampuan IT guru masih terbatas di tambah lagi dengan sistem penilaian yang sulit dipahami oleh para guru. Untuk itu, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat perlu berkerja lebih keras lagi  mensosialisasikan program kebijakan kurikulum 2013 dalam menunjang mutu pendidikan yang diharapkan.

Kata-kata Kunci : Implementor, Komunikasi dan Sumber Daya