IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KOTA PONTIANAK

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai faktor yang menyebabkan implementasi program Penataan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pontianak. Adanya hambatan berkaitan dengan masih ditemukannya pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas publik untuk berjualann merupakan sebuah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Pontianak. Peneliti menggunakan teori implementasi dari sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III (dalam Subarsono, 2005:90) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) informasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kota Pontianak masih kurang optimal. (2) Sumber daya yang dimiliki masih sangat jauh dari jumlah ideal. (3) sebagian sikap dari pada pemerintah maupun implementor kebijakan yang membiarkan para pedagang kaki lima berjualan di fasilitas publik. (4) kerja sama antar pihak masih belum optimal yang di tunjukkan dengan adanya pihak yang masih belum melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya. Rekomendasi yang peneliti ingin sampaikan yakni perlu adanya kolaborasi dan kerja sama antara Pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam merealisasikan program Penataan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Kata-kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Tata Ruang, Ruang Terbuka Hijau, Kota Pontianak