MENINGKATKAN KAPASITAS PELAKSANA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KALIMANTAN BARAT
DOI:
https://doi.org/10.26418/publika.v3i1.279Abstract
This thesis is intended to determine policy implementation tasks Civil Service Police Unit in the province of West Kalimantan Regional Enforcement. The problem in this study is still a lot of West Kalimantan Provincial Regulation that can not be optimally upheld by the Civil Service Police Unit of West Kalimantan Province is one of the Regional Regulation No. 8 of 2010 on Local Taxes particularly with regard to enrollment / registration and reporting the number of motor vehicles police outside the entrance to the West Kalimantan West Kalimantan. The purpose of this study was ( 1 ) to determine policy implementation tasks Civil Service Police Unit in the province of West Kalimantan Regional Regulation enforcement and ( 2 ) to mengetahuifaktor - limiting factor in the implementation of the policy. The method used in this research is descriptive qualitative analysis. The results showed that the factor Resources Civil Service Police Unit of West Kalimantan Province is still lacking, especially Human Resources both in quality and quantity. Communication in terms of coordination between the Civil Service Police Unit of West Kalimantan province with relevant agencies still need to be improved. Disposition of leadership in terms of commitment is still lacking to implement the task of implementing policy enforcement Regional Regulation. Piling Bureaucracy Civil Service Police Unit of West Kalimantan Province is quite efficient, but in the bureaucratic structure kinenrja mendokrak Civil Service Police Unit has not been Standard Operating Procedure Regional Enforcement. In writing this essay suggested to improve the Human Resources Civil Service Police Unit in West Kalimantan Province in particular the Human Resources both in quality and quantity through technical assistance and training and education to improve the knowledge of each apparatus so as to solve the problems in the implementation of the task, especially in enforcing regulations area, improving communication and coordination with agencies / institutions to implement the Regional Enforcement, the need for a firm commitment from the leadership to implement the Regional Enforcement and create Standard Operating Procedure (SOP) regional Enforcement.
Keywords : Implementation Perda, Main Task, Enforcement Perda.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Kebijakan Yang Diusulkan untuk Jurnal yang Menawarkan Akses Terbuka
Penulis yang menerbitkan jurnal ini menyetujui persyaratan berikut:
- Penulis memegang hak cipta dan memberikan hak jurnal untuk publikasi pertama dengan karya yang dilisensikan secara bersamaan di bawah Lisensi Atribusi Creative Commons yang memungkinkan orang lain untuk membagikan karya tersebut dengan pengakuan atas kepenulisan dan publikasi awal karya tersebut dalam jurnal ini.
- Penulis dapat untuk mengadakan pengaturan kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif dari versi jurnal yang diterbitkan dari karya tersebut (misalnya, mempostingnya ke penyimpanan institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan atas publikasi awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting karya mereka secara online (misalnya, di repositori institusional atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses pengiriman, karena hal itu dapat menghasilkan pertukaran yang produktif, serta lebih awal dan lebih baik kutipan dari karya yang diterbitkan (Lihat Pengaruh Akses Terbuka).
- Penulis memberikan hak akses kepada pengguna dan membagikan artikel ini secara sukarela untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan bersifat nirlaba < li> Segala sesuatu yang berhubungan dengan isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya karena penulis penerbit tidak bertanggung jawab atas sebagian atau seluruh artikel yang disebutkan.
- Artikel ini merupakan hasil asli penelitian dan atau pemikiran, belum pernah dipublikasikan pada sistem publikasi manapun baik cetak maupun voting secara elektronik dan tidak mengandung unsur plagiat