IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PONTIANAK BARAT
DOI:
https://doi.org/10.26418/publika.v13i1.3377Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan adanya masalah di dalam Program Bantuan Langsung Tunai yang dibagikan secara tidak merata di Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat, Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan analisis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori George Edward III dalam Agustino (2006:158) yang terdiri dari : 1) Komunikasi. Menyampaikan informasi tentang suatu Program Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat yang harus mendapatkan bantuan dari pemerintah sesuai dengan data yang ada di Kelurahan; 2) Sumber Daya. Pegawai/Staf harus menyampaikan kepada masyarakat miskin tentang apa saja kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai yang sedang berjalan di setiap tahunnya agar wewenang dan fasilitas yang diterapkan bisa berjalan dengan baik; 3)Sikap. Jika masyarakat miskin yang membantah akan data yang tidak sesai dengan data yang ada di kelurahan dan RT setempat, hal ini akan menjadi konflik karena merasa meraka harus mendapatkan bantuan dari pemerintah; 4) Struktur Birokrasi. SOP yang telah di tetapkan oleh pemerintah dalam pembagaian dana Bantuan Langsung Tunai harus berjalan sesuai dengan SOP yang ada baik dalam pendataan dan pengambilan dana Bantuan Langsung Tunai. Adapun saran dari penelitian ini adalah adanya kerjasama didalam suatu pendataan yang digunakan oleh Pemerintah Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat, agar Program Bantuan Langsung Tunai bisa berjalan dengan efektif dan tepat sasaran sesuai dengan data masyarakat miskin yang memebutuhkan.
Kata Kunci: Implementasi, Program Bantuan Langsung Tunai, Masyarakat Miskin
References
Buku-Buku :
Abdul Wahab, Solichin. 2002.Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Abdullah, M.Sy. 1988, Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies), Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Anderson, James E. 1979. Public Policy Making.Second Edition, Chicago, Holt, Rinehart and Winston.
Agustino, Leo. (2008). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Bromley, Daniel W. 1989, Economic Interestand Institutions: The Conceptual Foundation of Public Policy, New York: Basil Blackwell Ltd
Creswell, W. John. 1994. Research design, Qualitative & Quantitative Approaches. New Delhi: Sage Publications.
Denzin K. Norman dan Lincoln S. Yvonna. 2009. Hand Book Of Qualitative Research. New Delhi: Sage Publications.
Edward III, George C. (1980). Implementing Public Polic (Menerapkan Kebijakan Publik.). Washington DC: Congressional Quarterly Press.
Edward III, Agustino. (2006). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
Goggin, M.L, Ann O’M Bowman, James P Lester & Laurence J.O’Toole,Jr, 1990, Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation, London : Scott, Foresman and Company.
Hamidi. 2004, Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian. Malang: UMM Press.
Moleong, Lexy J. (1991). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
Mujani, S, 2020, (segera terbit). “Asesmen publik atas kinerja pemerintah Indonesia menangani wabah Covid-19. Sebuah penjelasan ekonomi politik.” Jurnal Penelitian Politik.
Riduwan, (2004). Metode Dan Teknik Menyusun Tesis, Alfabeta: Bandung.
Sugiyono (2015).Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
Tangkilisan. 2003. The Policy-Making Process. Engleword Cliffs: Prentice Hall.
Wahab, SA., 2001, Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakasanaan Negara, Edisi Kedua, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
Dokumen :
Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020.
Permendes PDTT N0. 7 Tahun 2020 ayat 3 dan ayat 4 pasal 8A disisipkan 2 ayat yakni ayat 3a dan 3b.
Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Uang Negara dan Sistem Keuangan untuk Penaganaan Pandemi Covid-19.
Sumber Internet :
Badan Pusat Statistik, 2019, Tingkat Kemiskinan Kelurahan (Penjelasan
Ringkas), BPS, Pontianak.
----, 2019, Laporan Akhir Pendataan Sosial Ekonomi Kelurahan Sungai Beliung Pontaiank Barat, Pontianak
----, 2020, Penduduk Akhir Tahun 2020 Hasil Registrasi, Badan Pusat
Statistik, Pontianak.
Published
Issue
Section
License
Kebijakan Yang Diusulkan untuk Jurnal yang Menawarkan Akses Terbuka
Penulis yang menerbitkan jurnal ini menyetujui persyaratan berikut:
- Penulis memegang hak cipta dan memberikan hak jurnal untuk publikasi pertama dengan karya yang dilisensikan secara bersamaan di bawah Lisensi Atribusi Creative Commons yang memungkinkan orang lain untuk membagikan karya tersebut dengan pengakuan atas kepenulisan dan publikasi awal karya tersebut dalam jurnal ini.
- Penulis dapat untuk mengadakan pengaturan kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif dari versi jurnal yang diterbitkan dari karya tersebut (misalnya, mempostingnya ke penyimpanan institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan atas publikasi awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting karya mereka secara online (misalnya, di repositori institusional atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses pengiriman, karena hal itu dapat menghasilkan pertukaran yang produktif, serta lebih awal dan lebih baik kutipan dari karya yang diterbitkan (Lihat Pengaruh Akses Terbuka).
- Penulis memberikan hak akses kepada pengguna dan membagikan artikel ini secara sukarela untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan bersifat nirlaba < li> Segala sesuatu yang berhubungan dengan isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya karena penulis penerbit tidak bertanggung jawab atas sebagian atau seluruh artikel yang disebutkan.
- Artikel ini merupakan hasil asli penelitian dan atau pemikiran, belum pernah dipublikasikan pada sistem publikasi manapun baik cetak maupun voting secara elektronik dan tidak mengandung unsur plagiat
