PELAYANAN JEMA’AH HAJI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DOI:
https://doi.org/10.26418/publika.v4i2.609Abstract
Permasalahan dalam penelitian ini adalahkemampuan Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah (PPIHD) Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas seringkali masih menerapkan pelayanan standar, seperti pemberian pelayanan hanya berdasarkan pada petunjuk pelaksana sehingga kecenderungan yang terjadi lemahnya kreatifitas dan aktifitas pegawai terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi. Disamping itu, tugas dan fungsi masing-masing panitia atau seksi kepanitiaan yang ada, pelayanan haji belum menerapkan secara maksimal pelayanan prima, baik dalam hal pelayanan kepada jemaah, serta kurangnya pengawasan yang dilakukan, sehingga sangat berpengaruh pada kualitas kinerja dalam melakukan pelayanan kepada jemaah.Teori yang digunakan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Sinambela, dkk, (2006:4-5).Bahwa hakekatnya pelayanan dilakukan karena bertujuan, agar kepuasan para penerima pelayanan dapat terpenuhi.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif terhadap kinerja Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki obyek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak. Hasil penelitian menunjukan bahwa Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dalam melaksanakan pelayanan haji di Provinsi Kalimantan Barat kurang maksimal dalam pelayanan kepada jema’ah haji, walaupun didukung dengan adanya peran Biro Kesejahteraan Sosialselakulembaga yang memiliki kewenangan formal terhadap proses pelayananjema’ah haji di Provinsi Kalimantan Barat. Temuan lainnya juga menunjukkan bahwa hambatan yang dialamidalam proses pelayanan jema’ah haji terjadi pada mekanisme kerja tim PPIHD yang belum sepenuhnya membangun suatu kesepakatan dalam menjalankan pelaksanaan pelayanan yang dilakukan sehingga kendala yang terjadi tidak bisa dihindari dan menghambat proses pelayanan kepada seluruh jem’ah haji yang akan berangkat. Menyikapi fenomena yang ada disarankan penelitian ini adalah perlu peningkatan pola pelayanan prima, sebagai konsekuensi proses reformasi birokrasi pada Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kalimantan Barat yang menjadi suatu tuntutan masyarakat khususnya dalam memberikan pelayanan kepada jema’ah haji Kalimantan Barat. Peran Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Kata-kata kunci : Jemaah Haji, Pelayanan.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Kebijakan Yang Diusulkan untuk Jurnal yang Menawarkan Akses Terbuka
Penulis yang menerbitkan jurnal ini menyetujui persyaratan berikut:
- Penulis memegang hak cipta dan memberikan hak jurnal untuk publikasi pertama dengan karya yang dilisensikan secara bersamaan di bawah Lisensi Atribusi Creative Commons yang memungkinkan orang lain untuk membagikan karya tersebut dengan pengakuan atas kepenulisan dan publikasi awal karya tersebut dalam jurnal ini.
- Penulis dapat untuk mengadakan pengaturan kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif dari versi jurnal yang diterbitkan dari karya tersebut (misalnya, mempostingnya ke penyimpanan institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan atas publikasi awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting karya mereka secara online (misalnya, di repositori institusional atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses pengiriman, karena hal itu dapat menghasilkan pertukaran yang produktif, serta lebih awal dan lebih baik kutipan dari karya yang diterbitkan (Lihat Pengaruh Akses Terbuka).
- Penulis memberikan hak akses kepada pengguna dan membagikan artikel ini secara sukarela untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan bersifat nirlaba < li> Segala sesuatu yang berhubungan dengan isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya karena penulis penerbit tidak bertanggung jawab atas sebagian atau seluruh artikel yang disebutkan.
- Artikel ini merupakan hasil asli penelitian dan atau pemikiran, belum pernah dipublikasikan pada sistem publikasi manapun baik cetak maupun voting secara elektronik dan tidak mengandung unsur plagiat