IMPLEMENTASI KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN DI KELURAHAN BANSIR LAUT PONTIANAK TENGGARA
DOI:
https://doi.org/10.26418/publika.v4i3.717Abstract
Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan implementasi Kartu Identitas Penduduk Musiman di Kelurahan Bansir Laut Pontianak Tenggara masih sangat rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat hambatan-hambatan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat musiman untuk memiliki KIPEM, tidak adanya sinkronisasi sanksi yang tertera di Perda dengan implementasi yang ada di lapangan, kurangnya kerjasama yang baik dari lingkungan sekitar masyarakat musiman dalam sosialisasi program pembuatan KIPEM. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dari Smith merupakan pedoman dalam mengkaji permasalahan yang terdapat dalam implementasi Kartu Identitas Penduduk Musiman di Kelurahan Bansir Laut Pontianak Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Program kebijakan KIPEM merupakan kebijakan daerah Kota Pontianak yang termasuk dalam kebijakan distributive policy karena kebijakan tersebut dibuat untuk mengatur tentang pemberian pelayanan masyarakat musiman sehingga memiliki hak yang sama dengan masyarakat dalam hal kepengurusan administrasi kependudukan; 2) Kelompok sasaran dalam penelitian ini adalah masyarakat musiman yang berasal dari luar daerah kota Pontianak yang bermukim sementara di Kota Pontianak untuk belajar maupun bekerja; 3) Organisasi implementor dalam pembuatan KIPEM tersebut adalah Disdukcapil, Kelurahan, Ketua RT, pemilik kost / warga penampung masyarakat musiman dan masyarakat musiman; 4) Faktor lingkungan yang sangat berpengaruh dalam program KIPEM tersebut adalah sosialisasi dan kerjasama yang dilakukan oleh ketua RT serta pemilik kost atau warga penampung masyarakat musiman. Selain itu juga, pihak perguruan tinggi dan forum-forum tertentu memiliki andil penting untuk mensosialisasikan program KIPEM. Perangkat Disdukcapil perlu meningkatkan koordinasi dengan ketua RT serta pemilik kost yang ada disekitaran Kelurahan Bansir Laut, dan sanksi yang jelas terhadap masyarakat yang tidak membuat KIPEM agar terciptanya kesadaran dari masyarakat musiman untuk memiliki KIPEM
Kata-Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, KIPEM, Kelurahan Bansir Laut
Downloads
Published
Issue
Section
License
Kebijakan Yang Diusulkan untuk Jurnal yang Menawarkan Akses Terbuka
Penulis yang menerbitkan jurnal ini menyetujui persyaratan berikut:
- Penulis memegang hak cipta dan memberikan hak jurnal untuk publikasi pertama dengan karya yang dilisensikan secara bersamaan di bawah Lisensi Atribusi Creative Commons yang memungkinkan orang lain untuk membagikan karya tersebut dengan pengakuan atas kepenulisan dan publikasi awal karya tersebut dalam jurnal ini.
- Penulis dapat untuk mengadakan pengaturan kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif dari versi jurnal yang diterbitkan dari karya tersebut (misalnya, mempostingnya ke penyimpanan institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan atas publikasi awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting karya mereka secara online (misalnya, di repositori institusional atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses pengiriman, karena hal itu dapat menghasilkan pertukaran yang produktif, serta lebih awal dan lebih baik kutipan dari karya yang diterbitkan (Lihat Pengaruh Akses Terbuka).
- Penulis memberikan hak akses kepada pengguna dan membagikan artikel ini secara sukarela untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan bersifat nirlaba < li> Segala sesuatu yang berhubungan dengan isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya karena penulis penerbit tidak bertanggung jawab atas sebagian atau seluruh artikel yang disebutkan.
- Artikel ini merupakan hasil asli penelitian dan atau pemikiran, belum pernah dipublikasikan pada sistem publikasi manapun baik cetak maupun voting secara elektronik dan tidak mengandung unsur plagiat
