IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR DI KOTA PONTIANAK

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Masih banyaknya masyarakat yang parkir di tepi badan jalan di luar jalur yang sudah ditetapkan pemerintah Kota, Terjadinya penyempitan badan jalan, dan terjadinya kemacetan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir di Kota Pontianak. Pendekatan teori yang di gunakan oleh George C. Edward III yang mengemukakan 4 aspek yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu: 1) Komunikasi. 2) Sumberdaya. 3) Disposisi. 4) Struktur Birokrasi. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir di Kota Pontianak belum dapat dikatakan baik sesuai yang di harapkan dikarenakan komunikasi antara implementor kepada masyarakat belum terjalin dengan baik. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang Perda tersebut. Walaupun sumberdaya yang lain sudah terpenuhi, tetapi kurangnya sumberdaya fasilitas yang menyebabkan banyaknya kendaraan yang parkir di tepi badan jalan karena tidak disediakan lokasi khusus parkir bagi pengunjung membuat implementasi itu tidak dapat berjalan sebagaimana semestinya. Sikap implementor yang masih kurang baik dan perduli tentang pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir. Serta sikap implementor yang acuh tak acuh untuk menindaki masyarakat yang melanggar aturan. Walaupun struktur birokrasi sudah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), namun faktor lain belum terlaksana dengan baik, akan membuat suatu implementasi itu dikatakan belum berhasil. Adapun Saran dalam penelitian ini untuk pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir adalah sebaiknya pemilik-pemilik usaha yang ada disepanjang jalan tersebut bisa menyediakan lahan parkir yang cukup agar tidak menyebabkan masyarakat parkir di tepi badan jalan diluar jalur yang sudah ditetapkan Pemerintah Kota dan agar tidak membuat kemacetan lalu lintas.

Kata-kata Kunci : Implementasi Kebijakan. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir.  Komunikasi.  Sumberdaya. Disposisi. Struktur Birokrasi