IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KELURAHAN BANSIR LAUT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

Authors

  • JULIA FATMAWATI NIM. E01111089 fisip

DOI:

https://doi.org/10.26418/publika.v4i4.886

Abstract

Permasalahan dalam  penelitian ini adalah rendahnya jumlah rumah tidak layak huni yang dapat diberikan bantuan dan Standar Operasional Prosedur yang tidak dijalankan dengan baik oleh masyarakat penerima bantuan dan tim monitoring dalam melaksanakan perbaikan rumah. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini adalah aktivitas implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones yaitu pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aktivitas pengorganisasian SOP tidak dijalankan dengan baik serta sumber daya keuangan masih kurang. Dalam aktivitas interpretasi, masyarakat penerima bantuan dan masyarakat disekitar penerima bantuan kurang memahami tujuan kebijakan sehingga tujuan kebijakan untuk menciptakan semangat gotong royong tidak tercapai, kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan menyebabkan masyarakat tidak memahami tujuan dari kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni, selanjutnya sasaran dalam kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni banyak yang tidak tepat sasaran. Dalam aktivitas aplikasi, penyaluran dana oleh pelaksana kebijakan sudah baik tetapi dalam pembangunan rumah masih terdapat kendala seperti kekurangan bahan material dan kesulitan dari penerima bantuan mengerjakan perbaikan rumah karena dilakukan sendiri dan pertanggungjawaban dari penerima bantuan masih kurang karena tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan perbaikan rumah. Saran peneliti dari hasil penelitian ini adalah pelaksana kebijakan yaitu Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak harus lebih selektif dalam menetapkan penerima bantuan sehingga tidak salah sasaran dan harus lebih gencar dalam melakukan sosialisasi baik melalui Kelurahan, Ketua RT ataupun media massa.

 

Kata-kata kunci: Implementasi Kebijakan, Rehabilitasi, Rumah Tidak Layak Huni

Downloads

Published

2016-03-02