Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Dan Penginapan di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Abstract
Penelitian ini tentang Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel dan Penginapan, terdapat berbagai model yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daearah, terindikasi hasil pemungutan yang dilakukan mengalami fluktuasi sehingga hasil pungutan pajak belum optimal, serta belum dapat dijadikan sebagai sumber keuangan daerah, untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah dan pembangunan yang seharusnya digali dari potensi sumber daya daerah yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder melalui wawancara dan observasi, untuk data sekunder didapatkan dari dokumen resmi, berupa laporan kegiatan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa beban kerja staf pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan melebihi kemampuannya, insentif masih minim namun telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009, disisi lain standar tujuan kebijakan telah ada dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Satuan Organisasi Perangkat Daerah. Komunikasi internal dan eksternal cukup efektif, lingkungan sosial, ekonomi, politik cukup mendukung, sehingga hasil dari pemungutan Pajak Hotel dan Penginapan mengalami peningkatan dilihat dari pencapaian target dan realisasi meskipun belum signifikan peningkatannya jika dibandingkan dengan potensinya. Temuan dari penelitian ini adalah adanya faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu sistem kerja merupakan pengembangan dari teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yaitu dimensi standar.
Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Pajak Hotel dan Penginapan.
Full Text:
PDFReferences
Agustino. L. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung.Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung Bekerja sama dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
Albrow, Martin. 1996. Birokrasi. Penerjemah : M.RusliK. dan Totok Daryanto. Yogyakarta: Tiara Wacana
Anderson,J.E. 2003. Public Policy Making. An Introduction,3 ed. Boston New York.Hougton Mifflin Company.
Bawazir, F, 1996. Pungutan Pada Dunia Usaha, dalam seri Kajian Fiskal Moneter N0.19/VIII/1996, Pusat Pengkajian Fiskal dan Moneter. Jakarta: CFMS
Blau, Peter M and Marshall W. Mayer, 2000. Birokrasi Dalam Masyarakat Modern. Penerjemah : Riyanto Slamet. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya
Bogdan, Robert C. And Biklen.1993. Terjemahan Arif Fucrahman, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, Surabaya : Usaha Nasional.
Devas, N, dkk. 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, terjemahan Masri Marimis. Jakarta: UI-Press
Donald S. Van Meter dan Carl E. Vanhorn.1975. The Policy Implementation Process, A Conceptual Framework. Departement of Political Science Ohio State University.
Frans Poels.1997. Job Evaluation and Remunerations Strategies. London: British Library.
Ganna, Judistira K. 1999. Metode Penelitian : Pendekatan Kualitatif, Bandung: Primaco Akademika
Grindle,M.1980. Politics and Policy Implementations, In The Third World,New Jersey: Precenton University Press
Hadisoeprapto. 1996. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta: Liberty
Ichsan, C. 1996. Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Banda Aceh: UP3R-FE Universitas Syah Kuala.
Ismail, T. 2008. Pengantar Pajak Daerah di Indonesia. Jakarta : Yellow Printing.
Jones, Charles O.1984. An Introduction to the study of Public Policy. Thrid Edition Monterey, California Books/Cole Publishing Company.
Judisseno, Rimsky,K. 2005. Pajak dan Strategi Bisnis Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
Lains, A. 1985. Pendapatan Daerah dalam Ekonomi-Orde Baru, dalam Prisma No.4 April 1985, LP3ES, Jakarta Hal 40-57
Lubis, S, M. 1975. Pergeseran Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintah Daerah. Bandung : Alumni
Mardiasmo.2006. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : ANDI
-------------.2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI
Martodirdjo. 1991. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Bina Rosda Karya
Milles, B,M. Dan Huberman.1992. Analisis Data Kualitatif. Bandung : Bina Rosda Karya
Moleong,Lexy. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosda Karya
Nasution. S. 1996. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Bandung : Tarsito Nawawi, H. 1991. Metode Penelitian Bidang
Sosial. Yogyakarta : Gajahmada University
Press.
Ndraha, Taliziduhu.1989. Konsep Administrasi
dan Administrasi di Indonesia. Jakarta :
Bina Aksara
Nugroho, R. 2008. Public Policy.Teori
Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management Dalam Kebijakan Publik Kebijakan Sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
Redjo, Ibnu. 1995. Intensifikasi dan Eksistensifikasi Peningkatan PAD, Mimeo, Makalah Pada Seminar Otonomi Daerah Dati II, Riau Bangkiang.
©2015, Jurnal Proyeksi Tresia, 31-41
Rosdiana, Haula dan Irianto, Slamet E. 2011.
Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di
Indonesia. Jakarta : Visimedia.
Snavely. Keith. Innovations in State Tax
Administration. Source: Public Administration Review, Vol 48,N0.5 (sep- Oct.,1988), pp.903-910 Published by : Black well Publishing on behalf of the American Society for Public Administration. Stable http:/www.jstor.org/stable/976906 Accessed:27/04/2009 05:52
Soedjadi.FX. 1989. O & M, Organization and Methods Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen. Jakarta : CV.Haji Masagung.
Steers, Richard. 1985. Efektivitas Organisasi. Penterjemah Magdalena Jamin. Jakarta: Erlangga
Suhadak dan Nugroho, T. 2007. Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi. Malang : Banyu Media Publishing
Suryaningrat, Bayu.1981. Pemerintahan, Administrasi Desa dan Kelurahan, Jakarta : Aksara Baru.
Syamsi. I. 1988. Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara. Jakarta : Bina Aksara Tachjan.H. 2006. Implementasi Kebijkan
Publik. Bandung. Puslit KP2W.Lembaga
Penelitian Unpad.
Tengkilisan, Hessel Nogi S. 2003. Kebijakan
Publik yang Membumi. Yogyakarta. Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik dan Lukman Ofset.
Widodo.J.2001. Good Governance. Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kotrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya. Insan Cendekia.
Winarno.B. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta. Media Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.26418%2Fproyeksi.v20i01.912
Article Metrics
Abstract view : 11070 timesPDF - 64 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
INDEXING