PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN AUSTRALIA OPERATION SOVEREIGN BORDERS SERTA PELANGGARAN PRINSIP NON-REFOULEMENT DALAM MENANGGULANGI PEOPLE SMUGGLING 2013-2016

Abstract

Penelitian ini memuat mengenai pengambilan kebijakan Operation Sovereign Borders dalam menanggulangi people smuggling di Australia. OSB merupakan kebijakan yang di gagas oleh Tonny Abbot tepatnya pada tahun 2013. Kebijakan tersebut bersifat unilateral atau mementingkan kepentingan Negara Australia saja tanpa mementingkan kepentingan aktor lain seperti pencari suaka, pengungsi dan negara transit. Negara Australia adalah negara yang ikut serta dalam menandatangani Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang berisikan mengenai perlindungan kepada para pengungsi dan pencari suaka, akan tetapi semua itu berbanding terbalik dengan perilaku Australia dalam kebijakan OSB. Pemulangan terhadap para pengungsi dan pencari suaka merupakan pelanggaran prinsip non- refoulement dalam Konvensi tersebut oleh Australia dalam kebijakan OSB. Australia memulangkan kembali kapal-kapal serta penumpangnya kembali ke negara asalnya atau negara transit. Hal tersebut tentunya melanggar hukum kebiasaan internasional dalam peranannya sebagai penandatanggan Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada proses pengambilan kebijakan OSB, yang juga bertentangan dengan peranan Australia sebagai penandatangan Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang didukung dengan metode kualitatif. Penulis menggunakan teori Rational Choice dari Walt yang mengacu pada 3 prinsip utama yaitu Product of Choices Made by Unitary Actors, Preference dan Subjective Expected Utility yang didukung dengan konsep politik luar negeri. Pemerintah Australia merupakan subjek utama dalam penelitian ini dan kebijakan OSB adalah objeknya. Australia melihat suatu ancaman dari tingginya angka people smuggling yang masuk ke negaranya, sehingga menyebabkan pengambilan kebijakan OSB. Pada dasarnya kebijakan OSB merupakan suatu cara Australia dalam menjaga kedaulatan negaranya meskipun bersifat unilateral.

Kata kunci: (Pencari Suaka, Pengungsi, Kebijakan Operation Sovereign Borders, Konvensi 1951 dan Protokol 1967.)