MARKETING POLITIK DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD) PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF 2019 DI KOTA PONTIANAK

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan secara ilmiah pelaksanaan marketing politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Pontianak dalam pemilihan legislatif  2019. Peningkatan perolehan kursi yang signifikan adalah suatu yang menarik untuk diteliti, mengingat hal tersebut tidak terjadi terhadap partai politik lainnya dengan sejarah dan isu yang sama. Penelitian dilakukan dengan cara membandingkan marketing politik yang dilakukan pada pemilihan legislatif tahun 2014 dan pemilihan legislatif tahun 2019. Yakni dengan menggunakan teori 4P (Product, Promotion, Price, Place), bagaimana 4P tersebut dilakukan pada dua pemilihan yang berbeda, ini merupakan perbandingan yang sederhana dilakukan. Hasil yang didapat ialah, untuk product dengan konsep yang sama menggunakan standarisasi partai untuk  calon anggota legislatif, promotion dilakukan dengan cara yang berbeda, untuk price pada pemilihan tahun 2014 partai memiliki anggaran yang cukup besar untuk membiayai program dan sebagainya, tetapi pada tahun 2019 partai kekurangan dana, dan juga adanya perubahan penempatan calon anggota legislatif yang dilakukan oleh partai, seperti perubahan daerah pemilihan, mencalonkan kader-kader yang memang sudah lama bergabung dalam kepengurusan partai. Place, adapun pada tahun 2014 calon anggota legislatif membawakan program kampanye nasional, pada tahun 2019 para calon anggota legislatif selain membawa program nasional tetapi juga memiliki program unggulan tersendiri. Dan untuk penempatannya ialah menyesuaikan dengan daerah pemilihan masing-masing dan konsisten menjadikan komplek-komplek perumahan sebagai sasaran, serta menyasar pada tokoh-tokoh agama yang ada diberbagai daerah pemilihan. Adapun rekomendasi yang bisa diberikan adalah, untuk membuka ruang diskusi seluas-luasnya guna menyerap aspirasi sebanyak-banyaknya.

Kata kunci: Marketing politik, Pemilihan, Legislatif.