FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TEBING BATU KECAMATAN SEBAWI KABUPATEN SAMBAS

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap Renana Kerja Pemerintah Desa di Desa Tebing Batu Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas Tahun 2018 dengan berlandaskan Perataturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan pengawasan yang terdiri dari pengawasan langsung dan tidak langsung. Penelitian ini menggunakan model deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Proses Penelitian dilakukan dengan empat langkah penelitian, yaitu melakukan penelitian pendahuluan (pre-survey), pembuatan rencana penelitian (usulan penelitian), pengambilan data-data skunder dan data-data primer yang kemudian dilakukan analisis pada hari itu juga setelah pengambilan data di lapangan (wawancara atau dokumentasi), dan membuat laporan penelitian (Skripsi). Saran dari penelitian ini adalah sebaiknya pelaksanaan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa Tebing Batu harus sesuai pedoman Permendagri yaitu dengan membuat tata tertib pengawasan baik langsung maupun tidak langsung atau yang di Permendagri No. 110 Tahun 2016 disebut dengan Monitoring dan evaluasi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Tebing Batu secara langsung masih belum optimal & hanya mengandalkan pengawasan tidak langsung yaitu dengan membahas Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) pada saat musyawarah dan laporan-laporan lainnya.

Kata-kata Kunci : BPD, Pengawasan Langsung, Pengawasan Tidak Langsung.

THE FUNCTION OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY IN SUPERVISING THE WORK PLAN OF THE GOVERNMENT OF TEBING BATU VILLAGE, SEBAWI SUB-DISTRICT OF SAMBAS REGENCY

Abstract

The writing of this thesis was intended to describe and analyze the implementation of the oversight function by the Village Consultative Body (or BPD) of Tebing Batu Village, Sebawi sub-district of Sambas Regency, on the Village Government’s work plan in 2018 based on the Regulation of Minister of Home Affairs (or Permendagri) No. 110 of 2016 concerning the Village Consultative Body (BPD). The title of this Thesis was bassed on problem in direct and indirect Supervision. This descriptive qualitative study was conducted with four research steps, such as preliminary research (Pre-survey), making research plans (Research Proposals), secondary data collection, and primary data which were then analyzed on the same day after collecting data in the field (interview or documentation), and after that making a research report (Thesis). The Suggestions gerenated from this research are that the implementation of supervision by BPD of Tebing Batu Village should be in accordance with the permendagri in conclution, the direct supervision conducted by BPD of Tebing Batu is still lacking. Not to mention, it only relies on indirect supervision which was carried out by the end of the annual report by the Village government. Consequently, the implementation of supervision is still not optimal.

Keywords : BPD, Direct Supervision, Indirect Supervision.