PERAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KRATOM DI KABUPATEN KAPUAS HULU
Abstract
Tujuan adanya pemberdayaan masyarakat petani adalah memperoleh daya untuk dapat mengelola apa saja yang diusahakan sehingga mempengaruhi kesejahteraan hidupnya. Terwujudnya kesejahteraan petani menjadi peranan penting bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian dan Pangan yang memangku kebijakan tersebut. Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peran Dinas Pertanian dan Pangan dalam pemberdayaan masyarakat petani kratom berdasarkan peran pemerintah sebagai wirausaha (enterpreneur), koordinator, fasilitator, dan stimulator. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan penentuan subjek penelitian yang terdiri dari pihak Dinas Pertanian dan Pangan, pelaku usaha dan petani kratom. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pertanian dan Pangan dalam pemberdayaan masyarakat petani kratom sudah cukup terlaksana tetapi belum secara maksimal. Hal ini ditinjau dari belum adanya upaya nyata yang dilakukan dalam hal pengembangan hasil produksi kratom, minimnya fasilitas sarana dan prasarana, tidak adanya anggaran dan permodalan serta dorongan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat petani kratom. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi dari setiap perangkat daerah maupun masyarakat dan petani di Kapuas Hulu.
Â
Kata Kunci : Peran, Pemberdayaan, Petani, Kratom.
References
A. Buku
Arbi, S. 1998. Reformasi Politik. Yokyakarta: Pustaka Pelajar.
Fuady, Munir. 2010. Konsep Negara Demokrasi. Bandung: Refika Aditama.
Hakim,Lukman. 2010. Pemberdayaan Masyarakat Sketsa Teori dan Pendekatan. Makassar: Cv. Berkah Utami.
Hanif, Nurcholis. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
HAW, Widjaja. 2007. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Huda, Ni’matul. 2009. Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kuncoro, Mudrajat. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Fokusmedia.
Mardikanto, Totok., dan Poerwoko Soebiato. 2017. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Muluk, Khairul, MR. 2006. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Bayumedia.
Narwoko, J., Dwi dan Suyanto, . 2010. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan edisi ketiga. Jakarta: Prenada Media Group.
Ndraha, Taliziduhu. 2015. Kibernology (Ilmu Pemerintahan Baru) I. Jakarta: Rineka Cipta.
Poerwadarminta, W.J.S. 1985. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Prijono,O.S., Pranarka, A.M.W. 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: CSIS.
Rivai, Veithzal. 2004. Kepemimpinan.Jakarta: Grafindo Persada.
Soekanto, Soerjono. 2017. Sosiologi Suatu Pengantar.Jakarta: Rajawali Pers.
Suganda, Asep Gana. 2019. Kajian kratom, Materi Seminar, Kajian dimuat dalam Paparan Kratom dan Permasalahannya oleh Deputi Bidang PemberdayaanMasyarakat BNN.Bandung: Sekolah Farmasi ITB.
Sugiyono. 2019. Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualititatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suhardono, Edy. 1994. Teori Peran; Konsep, Derivasi dan Implikasinya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Thoha, Miftah. 1995. Kepemimpinan dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku. Jakarta: CV Rajawali.
Wahyono, Slamet., dkk. 2019. Kratom: Prospek Kesehatan dan Sosial Ekonomi. Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
B. Artikel Online
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2013. “World Drug Report 2013". Diakses 5 Mei 2021. https://www.unodc.org/unodc /secured/wdr/wdr2013
C. Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 TentangKomoditasBinaan Kementerian Pertanian
PeraturanBupatiKabupaten Kapuas Hulu Nomor 79 Tahun 2021 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika.
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentangperubahankeempat atasperaturandaerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkatdaerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026
RencanaStrategis Dinas Pertanian dan PanganKabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026
Surat EdaranDeputiBidang PengawasanObat Tradisional, Kosmetik dan ProdukSuplemen No. HK.04.4.42.421.09.16.1740 Tahun 2016 tentang PelaranganPenggunaan Mitragyna Speciosa (Kratom) dalamObatTradisional dan Suplemen Kesehatan.
Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.23.3644 Tahun 2004 tentang KetentuanPokokPengawasan SuplemenMakanan.
Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentangPerlindungan dan PemberdayaanPetani.
Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah.
Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah.
D. Jurnal
Asih, Murdiana., Sjamsiar Sjamsuddin dan Minto Hadi. "Peran Pemerintah dan Masyarakat dalamUpaya Pengambangan Pendidikan Nonformal" Jurnal Administrasi Publik. Vol.2, No.2.
Hamid, Hendrawati. 2018. "Peran Pemerintah Daerah dalamPemberdayaanPetaniPadi di KecamatanPalangga, KabupatenGowa, Provinsi Sulawesi Selatan" IPDN Sulawesi Selatan. Vol. 1, No.3.
Hati, Kasihan., Eva Eviany dan Achmad Nur Sutikno. "PemberdayaanPetani Kopi Oleh Dinas Pertanian di DesaRamung Jaya Kecamatan Permata KabupatenBenerMeriahProvinsi Aceh" Jurnal Pembangunan PemberdayaanPemerintahan. Vol.6, No.2.
E. Skripsi
MuhNurdin. 2015. Peran Pemerintah Daerah DalamPemberdayaanPetaniJagung di KecamatanBiringbuluKabupatenGowa. Skripsi. Program StudiIlmuPemerintahan Universitas Muhamadiyah Makassar.
ElysaApriliyani BR S.Pandia. 2017. PemberdayaanPetaniHortikultura (Studi pada Dinas PertanianKabupaten Karo PascaErupsiGunung Sinabung). Skripsi. DepartemenIlmuAdministrasi Publik Universitas Sumatera Utara.
DOI: http://dx.doi.org/10.26418%2Fgov.v12i1.3464
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Pemimpin Umum/Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Wakil Pemimpin Umum
Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Dewan Penyunting Kehormatan
Dr.H,Martoyo, MA, Dr.Herlan, M.Si, Dr.Dedi Kusnadi, M.Si, Drs.Sabran Achyar, M.Si, Prof.Dr. Sy. Ibrahim Alqadrie, Prof. Dr. A B Tangdililing, M.A., Prof. Dr. Arkanudin, M.Si, Prof. Dr. Redatin Parwadi, M.A, Dr.Lukman Jafar, M.Si, Drs.Sukamto,M.Si, Dr.Hj.Hardilina,M.Si, Dr.H.Mochtaria M.Noh, M.Si, Dr.Ngusmanto (Scopus ID: 57191224744)
Dewan Penyunting (Editorial Board)
Dr.Ira Patriani, Dr.Rusdiono, M.Si, Dra.Kartika Ningtyas, M.Si, Drs.Asmadi, M.Si, Bima Sujendra, M.Si, Dewi Utami, M.Si, Ully Nuzullian, M.Si, Dr.Hasanah, Dr.Ema Rahmaniah, Dr.Sri Maryuni, M.Si, Dr.Nurfitri Nugrahaningsih, M.Si, Dra.Yulianti, M.Si, Dra.Syarmiati, M.Si, Dr.Pardi, M.Si, Dr.Indah Listyaningrum,M.Si, Viza Juliansyah, S.Sos., M.A.
Governance, Ilmu Pemerintahan Fisip Untan, https://jurmafis.untan.ac.id/index.php/governance
SK LIPI Nomor: 0005.260/JI.3.2/SK.ISSN/2015.02
©2012-2017 Governance Fisip Untan All Rights Reserved
Â
 
 