ANALISIS KINERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Abstract
Kinerja Badan PengelolaPerbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang dinilaibelum optimal dibuktikandenganmasihkurangnyapemahamanaparaturdengantupoksibidangkerjanya, rendahnyainovasidalam strategi pelayanan, komitmen yang masihrendahsertakurangnyapengadaanSumber Daya sarana dan prasarana. Penelitianinidilakukanuntukmengetahui dan menganalisiskinerja Badan PengelolaPerbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu denganjenispenelitiandeskriptifmenggunakanpendekatankualitatif. Teori yang digunakanadalahteorikinerjaorganisasipublikberdasarkanaspekproduktivitas, kualitaslayanan, responsibilitas, dan akuntabilitas yang dilakukan oleh Badan PengelolaPerbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun data didapatkandenganmenggunakanteknikwawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitianinimenunjukkanbahwakinerjaorganisasi yang telahdiupayakandenganmaksimal, tetapimasihterdapathambatansehinggamempengaruhioptimalisasikinerjasepertikurangnyadisiplin dan kemampuanpegawai yang mempengaruhiproduktivitasorganisasi, standaroprasional yang kurangdipahamimembuatkinerjaorganisasimenjaditerhambat, sertarendahnyaketanggapanakibatdariketerbatasansaranaorganisasi, akantetapimelaluiperjanjiankinerjapegawai dan indikatorkinerjautama, makaakuntabilitas Badan PengelolaPerbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapatterlaksanakandenganbaik.
Â
Kata Kunci: Kinerja, Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Teori Kinerja Organisasi Publik
References
Atmosudirdjo, Prajudi. 2005. Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah. Malayu: Rineka Cipta.
Basrowi dan Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
Dwiyanto, Agus Dkk. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2008.
Hadiwijoyo, Suryo Sakti, 2012. Aspek Hukum Wilayah Indonesia. Graha Ilmu, Yogyakarta.
Irsan, 2007. Pengaruh Jalan Lintas Batas Kalimantan Barat-Serawak Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan dan Kerusakan Lingkungan Hutan. Universitas Gajah Mada.
Jones, Stephen B. 1945. A Handbook of statement. treaty editors and boundary commissioners.
Moekijat. 2000. Kamus Manajemen, Bandung, Penerbit CV. Mandar Maju.
Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Nugroho, Riant Dwijodijoto. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
Partnership Policy Paper No. 2/2011. (2011). Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia (Issue 2).
Pohan, A. (2017). Modul metode penelitian. In Metode Penelitian Kualitatif.
Darmaputra, Rizal. 2009. Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan. Jakarta: ISDSPS Press, hlm. 3.
Sari, I. P. (2016). Ketergantungan Masyarakat Perbatasan Indonesia kepada Malaysia. Baabu Al-Ilmi, 1(2), 129–143.
Silalahi, Uber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung. PT Refika Aditama.
Simanjuntak, T. R. (2018). Signifikasi Peran Negara Dalam Pembangunan Pos
Lintas Batas Negara Entikong Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo. Jurnal Cakrawala, 153–178.
Siti Noorehan Mohd Zaain, buku Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas , “Perbatasan Malaysia-Indonesia di Kalimantan dan Komunikasi Politikâ€. Universitas Sriwijaya.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
Sutisna, Sobar dkk., “Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesiaâ€, dalam Ludiro Madu, et. al., (eds.), 2010, Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas, Yogyakarta:Graha Ilmu
Terry, George R. (2009:9). Prinsip –prinsip Manajemen. Jakarta : Penerbit Bumi Akera.
Tirtosudarmo dkk,2005. Dinamika daerah perbatasan daerah Kalimantan dab Malaysia timur. sinar harapan Jakarta.
Wahyu Kartikasari, 2010. Mengurai Pengelolaan Perbatasan di Wilayah-Wilayah Perbatasan Indonesia. Universitas Muhamadiyah Malang.
Widiartana, P. W. (2020). Kedudukan Dan Kewenangan: Badan Nasional Pengelola Perbatasan Di Indonesia. Hukum Dan Pembangunan, 51(1), 124–145.
Wu, Chung- Tong. 2001. Cross-Border Development in a Changing World : Redefining Regional Development Policies. In Edgington, David W. et.al.(eds). London : Greenwood press.
Zaain, Siti Norehan Mohd. 2010. Mengelola Perbatasan Indonesia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan. Yogyakarta. Graha Ilmu.
PERATURAN/UNDANG-UNDANG :
Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tahun 2007
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang (UU Penataan Ruang)
Undang-undang nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara
DOI: http://dx.doi.org/10.26418%2Fgov.v12i3.4257
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Pemimpin Umum/Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Wakil Pemimpin Umum
Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Dewan Penyunting Kehormatan
Dr.H,Martoyo, MA, Dr.Herlan, M.Si, Dr.Dedi Kusnadi, M.Si, Drs.Sabran Achyar, M.Si, Prof.Dr. Sy. Ibrahim Alqadrie, Prof. Dr. A B Tangdililing, M.A., Prof. Dr. Arkanudin, M.Si, Prof. Dr. Redatin Parwadi, M.A, Dr.Lukman Jafar, M.Si, Drs.Sukamto,M.Si, Dr.Hj.Hardilina,M.Si, Dr.H.Mochtaria M.Noh, M.Si, Dr.Ngusmanto (Scopus ID: 57191224744)
Dewan Penyunting (Editorial Board)
Dr.Ira Patriani, Dr.Rusdiono, M.Si, Dra.Kartika Ningtyas, M.Si, Drs.Asmadi, M.Si, Bima Sujendra, M.Si, Dewi Utami, M.Si, Ully Nuzullian, M.Si, Dr.Hasanah, Dr.Ema Rahmaniah, Dr.Sri Maryuni, M.Si, Dr.Nurfitri Nugrahaningsih, M.Si, Dra.Yulianti, M.Si, Dra.Syarmiati, M.Si, Dr.Pardi, M.Si, Dr.Indah Listyaningrum,M.Si, Viza Juliansyah, S.Sos., M.A.
Governance, Ilmu Pemerintahan Fisip Untan, https://jurmafis.untan.ac.id/index.php/governance
SK LIPI Nomor: 0005.260/JI.3.2/SK.ISSN/2015.02
©2012-2017 Governance Fisip Untan All Rights Reserved
Â
 
 