PERAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DALAM MENANGGULANGI ABRASI PANTAI SEI KINJIL KECAMATAN BENUA KAYONG KABUPATEN KETAPANG

Mas’ud Riesa Putra, Joko Triyono, Sugino Sugino

Abstract


Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk menggambarkan dan menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam menanggulangi abrasi Pantai Sei Kinjil, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang. Adapun permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini ialah tidak adanya bangunan pemecah gelombang dan sistem peringatan dini di Pantai Sungai Kinjil, belum adanya peraturan yang jelas terkait dengan mekanisme penanganan abrasi pantai di Pantai Sungai Kinjil, dan sikap swadaya masyarakat dalam mengelola Pantai Sungai Kinjil menunjukkan lemahnya peran pemerintah dalam menggerakkan masyarakat dan mengelola Pantai Sungai Kinjil. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka mitigasi bencana abrasi pantai sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, yakni dengan menyediakan sistem peringatan dini, pengadaan bangunan pemecah omak, penyediaan vegetasi pantai, dan pengelolaan ekosistem pesisir akan dielaborasi lebih jauh untuk melihat sejauh mana pemenuhan perannya, yakni peran sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator (Yusuf dalam Raif 2019, 11). Hasil dari penelitian ini menampilkan 3 topik utama, yaitu peran pemerintah sebagai regulator dinilai tidak optimal. Hal ini terlihat dari aktualisasi aturan terkait beberapa kewajiban pemerintah dalam menjalankan amanat peraturan yang sangat minim. Kemudian peran pemerintah sebagai dinamisator dapat dikatakan belum optimal. Hal ini terlihat dari program penanaman mangrove di wilayah pantai tersebut yang dinilai tidak tepat sasaran dan sekarag hanya menyisakan bekas area tanam yang, sedangkan tumbuhan mangrove yang sudah ditanam hancur terkena ombak dan tenggelam karena abrasi yang terjadi di pantai tersebut. terakhir peran pemerintrah sebagai fasilitator dapat disimpulkan belum berjalan secara optimal. Hal ini terbukti dari belum adanya bangunan pemecah gelombang yang efektif menangkal kerasnya ombak laut. Sejauh ini pemerintah daerah hanya membangun barau di tepi pantai yang pada pengaplikasiannya tidak tepat sasaran, sehingga barau tersebut sekarang rusak dan nyaris tiada fungsi sama sekali.

 

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Penanggulangan, Abrasi Pantai.

 


References


Arikunto, S., 2019. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Azwar, Saifuddin. 2007. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Chayati, Moh Syafi’i Cholilul. 2016. “Penanggulangan Abrasi Pantai Di Desa Gersik Putih Kecamatan Gapuraâ€.

Emerson, H. 1995. Sistem Birokrasi Pemerintah. Jakarta: CV Mas Agung.

Ghufron, H. Kordi K.M. 2012. Ekosistem Mangrove (Potensi, fungsi, dan pengelolaan). Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Istijono, Bambang. 2013. “Tinjauan Lingkungan Dan Penanggulangan Abrasi Pantai Padang Sumatera Baratâ€.

Kencana, Safiie Inu. 2007. Ilmu Pemerintahan. Bandung: Mandar Maju.

Januardi, Deki. 2019. “Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Potensi Pariwisata Air Terjun Berawan di Kabupaten Bengkayangâ€. Governance. Jurnal S1 Ilmu Pemerintahan. Pontianak: Universitas Tanjungpura.

Moleong, L.J., 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari. 2019. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Nazir, Moh. 2013. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

_________. 2014. Metode Penelitian Cetakan Ke-2. Bogor: Ghalia Indonesia.

Noor, Y. R., M. Khazali dan I. N. N. Suryadiputa. 1999. Panduan Pengetahuan Mangrove di Indonesia. Ditjen PKA dan Wetlands International. Indonesia Programme.

Nuardi, Andri. 2017. Perencanaan Pembangunan Abrasi Pantai Sei Kinjil Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. UIB.

Nurjanna, Dkk. 2012. Manajemen Bencana. Bandung: Alfabeta.

Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2018. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Raif, 2019. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Rumput Laut di Kabupaten Luwu Utara. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Rasyid, Harun. 2011. Peran dan Fungsi Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta.

Salam, Dharma Setywan. 2004. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Djambatan.

Simanungsong, F., 2016. Metodologi Penelitian Pemerintah. Bandung: Alfabeta.

Sudjana, D. 2001. Metode & Teknik Pembelajaran Partisipatif. Bandung: Falah Production.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif. Bandung: Alfabta.

________. 2017. Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabta.

________. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung. Alfabeta.

Dokumen lain:

Departemen Komunikasi dan Informatika RI. 2007. Alam dalam Perspektif Agama di Indonesia. Jakarta.

Departemen Komunikasi dan Informatika RI. 2007. Penanggulangan Bencana. Jakarta.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB)




DOI: http://dx.doi.org/10.26418%2Fgov.v12i4.4278

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Pemimpin Umum/Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

Wakil Pemimpin Umum

Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

Dewan Penyunting Kehormatan

Dr.H,Martoyo, MA, Dr.Herlan, M.Si, Dr.Dedi Kusnadi, M.Si, Drs.Sabran Achyar, M.Si, Prof.Dr. Sy. Ibrahim Alqadrie, Prof. Dr. A B Tangdililing, M.A., Prof. Dr. Arkanudin, M.Si, Prof. Dr. Redatin Parwadi, M.A, Dr.Lukman Jafar, M.Si, Drs.Sukamto,M.Si, Dr.Hj.Hardilina,M.Si, Dr.H.Mochtaria M.Noh, M.Si, Dr.Ngusmanto (Scopus ID: 57191224744)

Dewan Penyunting (Editorial Board)

Dr.Ira Patriani, Dr.Rusdiono, M.Si, Dra.Kartika Ningtyas, M.Si, Drs.Asmadi, M.Si, Bima Sujendra, M.Si, Dewi Utami, M.Si, Ully Nuzullian, M.Si, Dr.Hasanah, Dr.Ema Rahmaniah, Dr.Sri Maryuni, M.Si, Dr.Nurfitri Nugrahaningsih, M.Si, Dra.Yulianti, M.Si, Dra.Syarmiati, M.Si, Dr.Pardi, M.Si, Dr.Indah Listyaningrum,M.Si, Viza Juliansyah, S.Sos., M.A.

Governance, Ilmu Pemerintahan Fisip Untan, https://jurmafis.untan.ac.id/index.php/governance

ISSN: 2442-4587

SK LIPI Nomor: 0005.260/JI.3.2/SK.ISSN/2015.02

©2012-2017 Governance Fisip Untan All Rights Reserved

 

 

Â