IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN SINTANG Studi Kasus Pada Kantor Manggala Agni Daerah Operasi Sintang
DOI:
https://doi.org/10.26418/publika.v5i3.1253Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Permasalahan mengenai pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah ini cukup menarik untuk diteliti mengingat masih sering terjadi kebakaran hutan dan lahan, sehingga kebijakan tersebut dalam pengimplementasiannya masih belum optimal. Seperti kebiasaan petani dan perusahaan perkebunan yang melakukan pembakaran hutan/lahan dalam membuka lahan disamping biayanya murah dan menghemat tenaga juga lebih cepat yang tidak memakan waktu terlalu banyak; standar dan tujuan kebijakan terkait pengendalian kebakaran hutan/lahan masih belum optimal, masih terdapat pihak yang membakar hutan/lahan dalam membuka lahan pertanian dan perkebunan; belum optimalnya partisipasi dari masyarakat (petani dan perusahaan) dalam mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilihat dari pengkoordinasian kerjasama antara masyarakat dan implementor; ketersediaan sumber daya belum mencukupi dimana sumber daya manusia masih minim dan sarana prasarana pemadaman belum memadai; akses jalan yang belum memadai; penegakan hukum masih belum tegas, karena tidak dapat mencipatakan efek jera bagi pelaku pembakaran. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori implementasi menurut Van Metter dan Van Horn yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap pelaksana (disposisi), dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang masih belum dapat membebaskan Kabupaten Sintang dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, dalam hal ini implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada keenam variabel yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn, namun juga diperlukan peran dan dukungan dari masyarakat yang turut mendukung untuk menyukseskan implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang.
Kata-kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Downloads
Published
Issue
Section
License
Kebijakan Yang Diusulkan untuk Jurnal yang Menawarkan Akses Terbuka
Penulis yang menerbitkan jurnal ini menyetujui persyaratan berikut:
- Penulis memegang hak cipta dan memberikan hak jurnal untuk publikasi pertama dengan karya yang dilisensikan secara bersamaan di bawah Lisensi Atribusi Creative Commons yang memungkinkan orang lain untuk membagikan karya tersebut dengan pengakuan atas kepenulisan dan publikasi awal karya tersebut dalam jurnal ini.
- Penulis dapat untuk mengadakan pengaturan kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif dari versi jurnal yang diterbitkan dari karya tersebut (misalnya, mempostingnya ke penyimpanan institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan atas publikasi awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting karya mereka secara online (misalnya, di repositori institusional atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses pengiriman, karena hal itu dapat menghasilkan pertukaran yang produktif, serta lebih awal dan lebih baik kutipan dari karya yang diterbitkan (Lihat Pengaruh Akses Terbuka).
- Penulis memberikan hak akses kepada pengguna dan membagikan artikel ini secara sukarela untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan bersifat nirlaba < li> Segala sesuatu yang berhubungan dengan isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya karena penulis penerbit tidak bertanggung jawab atas sebagian atau seluruh artikel yang disebutkan.
- Artikel ini merupakan hasil asli penelitian dan atau pemikiran, belum pernah dipublikasikan pada sistem publikasi manapun baik cetak maupun voting secara elektronik dan tidak mengandung unsur plagiat