IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN DI KELURAHAN SUNGAIBANGKONG KECAMATAN PONTIANAK KOTA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Penduduk Musiman di Kelurahan Sungaibangkong Kecamantan Pontianak Kota belum berjalan dengan efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teori Smith terdapat 4 faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yaitu faktor kebijakan yang diidealkan, faktor kelompok sasaran, faktor organisasi pelaksana, faktor lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kebijakan yang diidealkan yaitu Disdukcapil masih kurang serius dalam melaksanakan kebijakan dari program dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan masih kurang optimal, gambaran kebijakan, manfaat dari Kipem kurang dan pelaksana kebijakan yang memberikan sanksi kurang mendukung kebijakan. Faktor kelompok sasaran yaitu Ketua RT tidak mensosialisasikan Kipem, penduduk musiman terkendala dengan persyaratan pembuatan Kipem diantaranya KK penampung, PBB dan pengantar RT, terdapat penduduk musiman kurang mendukung pelaksanaan kebijakan serta rendahnya kesadaran penduduk musiman untuk patuh pada peraturan. Faktor organisasi pelaksana yaitu sikap pimpinan organisasi mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan namun kegiatan sosialisasi masih belum optimal, sikap Satpoll PP kurang peduli dan tidak optimal dalam melaksanakan kebijakan dan penegakkan sanksi tidak tegas. Faktor lingkungan yaitu aspek budaya penduduk musiman seringkali datang tidak melaporkan kedatangannya, aspek sosial yaitu kurangnya komunikasi maupun interaksi antara ketua RT dan penduduk musiman yang berpengaruh pada tidak tersampaikannya informasi mengenai Kipem. Aspek politik yaitu kontrol yang kurang oleh Disdukcapil dalam mengawal pelaksanaan kebijakan. Aspek ekonomi yaitu Kipem bisa membantu penduduk musiman mengurus administrasi tetapi manfaatnya tidak luas terdapat pengurusan administrasi yang bisa dilakukan tanpa Kipem.  Saran dalam penelitian ini adalah Disdukcapil lebih optimal dalam mensosialisasikan Kipem, peningkatan sinergisme Disdukcapil, Lurah dan Ketua RT dalam implementasi kebijakan, penegakkan sanksi ditegaskan dan persyaratan pembuatan Kipem dipermudah melalui perencanaan yang baik dengan melihat kondisi pelaksanaannya di lapangan apakah mendukung atau tidak.

Kata-kata kunci : Implementasi kebijakan, Kipem, penduduk musiman, sosialisasi