IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELECTRONIC GOVERNMENT DI KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PONTIANAK.

Authors

  • TAUFIK ISMAIL NIM. E01111037 fisip

DOI:

https://doi.org/10.26418/publika.v7i3.2010

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan program  kebijakan  electronic  government  yang  telah  dilakukan  di  BAPPEDA Kota  Pontianak.  Permasalahan  mengenai  program  kebijakan  electronic government   yang   terjadi   di   Kota   Pontianak   cukup   menarik   untuk   diteliti mengingat    masih    banyak    masyarakat    ataupun    implementor    yang   belum mengetahiu  bagaimana  cara  menggunakan  atau  mengimplementasikan program kebijakan electronic government  yang ada di Kantor BAPPEDA  Kota Pontianak. Jenis penilitian  deskriptif dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif, teknik pengumpulan  data pada penelitian ini menggunakan  tiga cara yang diantaranya: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyatakan  bahwa pelaksanaan  kebijakan electronic government mencakup  tiga hal yaitu tingkat  kesulitanyang  disebabkan  minimnya kerja sama implementor terhadap sasaran kebijakan, kurangnya pengetahuan  dan pemahamao pelaku kebijakan  terhadap  hal-hal yang berkaitao  dengan pelaksanaan  kebijakan, komitmen  serta konsistensi  implementor-implementor dalam  implementasi kebijakan  electronic government  masih sedikit  lambat dan belum berjalan secara maksimal  dalam  memperbaharui  berita-berita aatau data di situs website  hal ini dikarenakan membutuhkan  waktu yang cukup lama, serta dukungan  publik tidak berjalan  secara efektif dikarenakan  sepinya pengunjung  situs website masyarakat Kota  Pontianak  lebih memilih  mengakses  media  sosial facebook,  whatsapp  dan lain-lainnya. Dalam hal ini BAPPEDA perlu membuat SOP clan para implementor membuat tampilan profil yang lebih menarik agar masyarakat tertarik untuk mengakses situs website serta menjalin kerukunan tali persaudaraan dengan baik.

Kata-katra kunci:      electronic government,  kebijakan electronic government,  kantor BAPPEDA.

Published

2018-10-23

Issue

Vol. 7 No. 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018

Section

Articles

License

Kebijakan Yang Diusulkan untuk Jurnal yang Menawarkan Akses Terbuka

Penulis yang menerbitkan jurnal ini menyetujui persyaratan berikut:

  1. Penulis memegang hak cipta dan memberikan hak jurnal untuk publikasi pertama dengan karya yang dilisensikan secara bersamaan di bawah Lisensi Atribusi Creative Commons yang memungkinkan orang lain untuk membagikan karya tersebut dengan pengakuan atas kepenulisan dan publikasi awal karya tersebut dalam jurnal ini.
  2. Penulis dapat untuk mengadakan pengaturan kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif dari versi jurnal yang diterbitkan dari karya tersebut (misalnya, mempostingnya ke penyimpanan institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan atas publikasi awalnya di jurnal ini.
  3. Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting karya mereka secara online (misalnya, di repositori institusional atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses pengiriman, karena hal itu dapat menghasilkan pertukaran yang produktif, serta lebih awal dan lebih baik kutipan dari karya yang diterbitkan (Lihat Pengaruh Akses Terbuka).
  4. Penulis memberikan hak akses kepada pengguna dan membagikan artikel ini secara sukarela untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan bersifat nirlaba
    5. < li> Segala sesuatu yang berhubungan dengan isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya karena penulis penerbit tidak bertanggung jawab atas sebagian atau seluruh artikel yang disebutkan.
  5. Artikel ini merupakan hasil asli penelitian dan atau pemikiran, belum pernah dipublikasikan pada sistem publikasi manapun baik cetak maupun voting secara elektronik dan tidak mengandung unsur plagiat