PENGAWASAN BPD TERHADAP PENYELENGGARAAN PERATURAN DESA DI DUSUN KARYA III DESA JAWA TENGAH KECAMATAN AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA
DOI:
https://doi.org/10.26418/publika.v4i3.689Abstract
Kewenangan yang dimiliki oleh BPD yaitu kewengangan untuk mengawasi penyelenggaraan peraturan desa. Salah satu contoh rancangan Peraturan Desa di Desa Jawa Tengah adalah Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggara Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2012. Adanya peraturan-peraturan yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintahan Desa ini bearti perlu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peraturan desa tersebut. Goerge R. Terry (Manulang, 2005: 172) mengatakan: “ pengawasan adalah untuk menetukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasanya dan mengambil tindakan-tindakan korektif, bila diperlukan menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana”. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan BPD terhadap Penyelenggaraan Peraturan Desa di Dusun Karya III Desa Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif dengan teknik pengelolaan data analisis kualitatif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa yaitu, BPD telah melakukan pengawasan terhadap penyelengaraan peraturan desa seperti BPD mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendengarkan keluhan atau masukan dari masyarakat dan meminta laporan kepada Kepala Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa. Untuk pengawasan terhadap penyelenggaraan APBDes, pengawasan yang dilakukan BPD dengan cara mengawasi langsung kelapangan terutama mengecek pelaksanaan pembangunan fisik yang menggunakan anggaran dari APBDes, selain itu dilakukan juga pengecekan dari laporan penggunaan APBDes yang disampaikan oleh Kepala Desa berupa laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa. Berdasarkan hasil penilitian tersebut maka saran yang diberikan yaitu: perlu adanya mekanisme dan sistem pengawasan yang jelas secara tertulis sehingga dapat menjadi pegangan bagi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Peraturan Desa, penyelenggaraan APBDes dan terhadap penyelenggaraan Peraturan Kepala Desa.
Kata-kata Kunci: Pengawasan BPD, Penyelenggaraan Peraturan Desa, Dusun Karya III, Desa Jawa Tengah
Downloads
Published
Issue
Section
License
Kebijakan Yang Diusulkan untuk Jurnal yang Menawarkan Akses Terbuka
Penulis yang menerbitkan jurnal ini menyetujui persyaratan berikut:
- Penulis memegang hak cipta dan memberikan hak jurnal untuk publikasi pertama dengan karya yang dilisensikan secara bersamaan di bawah Lisensi Atribusi Creative Commons yang memungkinkan orang lain untuk membagikan karya tersebut dengan pengakuan atas kepenulisan dan publikasi awal karya tersebut dalam jurnal ini.
- Penulis dapat untuk mengadakan pengaturan kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif dari versi jurnal yang diterbitkan dari karya tersebut (misalnya, mempostingnya ke penyimpanan institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan atas publikasi awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting karya mereka secara online (misalnya, di repositori institusional atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses pengiriman, karena hal itu dapat menghasilkan pertukaran yang produktif, serta lebih awal dan lebih baik kutipan dari karya yang diterbitkan (Lihat Pengaruh Akses Terbuka).
- Penulis memberikan hak akses kepada pengguna dan membagikan artikel ini secara sukarela untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan bersifat nirlaba < li> Segala sesuatu yang berhubungan dengan isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya karena penulis penerbit tidak bertanggung jawab atas sebagian atau seluruh artikel yang disebutkan.
- Artikel ini merupakan hasil asli penelitian dan atau pemikiran, belum pernah dipublikasikan pada sistem publikasi manapun baik cetak maupun voting secara elektronik dan tidak mengandung unsur plagiat
