IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAERAH DALAM PEMUNGUTAN DAN PEMBAGIAN HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD WILAYAH I DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstract

Artikel ini berangkat dari tiga persoalan dalam implementasi kebijakan. Ketiga persoalan itu adalah koordinasi antar actor yang membawa organisasi pada defragmented, interpretasi yang tidak satu bahasa diantara aktor dan efektivitas implementasi. Ketiga persoalan itu kemudian dipecahkan dengan teori Jones (1994:296).Inti persoalan dari riset ini adalah adanya fenomena selisih kurang (minus) sebanyak 13.602 segi atau senilai Rp 14.647.625.300dari total objek pajak kendaraan bermotor yang semestinya melakukan pembayaran pajak sehingga target penerimaan menjadi kurang atau tidak tercapai. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini dilakukan pada UPTD Wilayah 1 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan memanfaatkan para pihak, mulai dari wajib pajak hingga petugas dan pimpinan unit pemungutan.

Hasil dari penelitian ini; pertama, masih ditemukannya fragmentasi aktor karena terdapat banyak pihak dengan berbagai bendera yang terlibat dalam implementasi Kebijakan Gubernur No. 29 tahun 2010. Masih terdapat diantara institusi yang terlibat tersebut yang mengedepankan ego sektoral sehingga menganggap institusi lain merasa dinomor-duakan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar para pihak duduk bersama dan memandang tugas penagihan pajak sebagai tugas bersama yang memang telah menjadi target pencapaian dalam perolehan Pendapatan Asli Daerah. Kedua, terdapat interpretasi yang tidak sama atas kebijakan gubernur itu, baik diantara para aktor penagih (institusi dinas) maupun wajib pajak. Persoalan ini dapat diselesaikan bilamana dilakukan sosialisasi tentang sanksi kepada wajib pajak ketika mereka tidak taat pajak, sementara kepada unsur pelaksana membuat pedoman pelaksanaan berdasarkan kebijakan itu dan mensosialisasikan mekanisme kerja kepada petugas penagih. Ketiga, efektivitas mencapai target atau realisasi selalu tidak tepat karena informasi tentang objek dan wajib pajak yang tidak akurat. Dinas membuat target penerimaan PAD berdasarkan angka estimasi sehingga ketika dua sisi implementasi: an program dan implementasi disandingkan, hasilnya selalu tidak tercapai. Solusi atas persoalan ini adalah melakukan pendataan secara akurat objek dan wajib pajak dan tidak hanya memator 5-10% dari pencapaian tahun sebelumnya yang cenderung bersifat inkramental dan keliru atau tidak tepat sasaran.

Kata-kata Kunci: fragmentasi actor, interpretasi kebijakan dan efektivitas implementasi