IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PONTIANAK DI KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT
DOI:
https://doi.org/10.26418/publika.v5i1.898Abstract
Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu cara untuk mencegah ketidakteraturan dan kekumuhan pemukiman penduduk agar pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses Implementasi Kebijakan Izin Mendirian Bangunan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Di Kelurahan Benua Melayu Darat. Terdapat tiga aktivitas proses implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain aktivitas organisasi, aktivitas interpretasi dan aktivitas aplikasi. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada implementasinya masih terdapat bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan berdiri di kawasan yang tidak sesuai dengan Perda No 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana dibidang teknis, kurangnya pengawasan dalam proses perizinan dan perkembangan tata ruang dilapangan yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang, belum adanya sanksi tegas bagi pelanggar tata ruang dan wilayah, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang Izin Mendirikan Bangunan dan penataan ruang. Kurang maksimalnya Implementasi Kebjakan Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan dikarenkan tidak maksimalnya tiga aktivitas implementasi kebijakan antara lain aktivitas organisasi, aktivitas interpretasi dan aktivitas aplikasi. Dan yang menjadi rekomendasi peneliti adalah Perlu adanya penambahan sumberdaya manusia untuk melakukan pengawasan kebijakan, Perlu adanya sosialisasi pada tingkat kelurahan yang memfokuskan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai sasaran utama serta perlu diadakan pembinaan dan pelatihan khususnya kemampuan administratif dan kemampuan teknis.
Kata-kata kunci : Implementasi, Kebijakan, IMB, Rencana Tata Ruang Wilayah
Downloads
Published
Issue
Section
License
Kebijakan Yang Diusulkan untuk Jurnal yang Menawarkan Akses Terbuka
Penulis yang menerbitkan jurnal ini menyetujui persyaratan berikut:
- Penulis memegang hak cipta dan memberikan hak jurnal untuk publikasi pertama dengan karya yang dilisensikan secara bersamaan di bawah Lisensi Atribusi Creative Commons yang memungkinkan orang lain untuk membagikan karya tersebut dengan pengakuan atas kepenulisan dan publikasi awal karya tersebut dalam jurnal ini.
- Penulis dapat untuk mengadakan pengaturan kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif dari versi jurnal yang diterbitkan dari karya tersebut (misalnya, mempostingnya ke penyimpanan institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan atas publikasi awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting karya mereka secara online (misalnya, di repositori institusional atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses pengiriman, karena hal itu dapat menghasilkan pertukaran yang produktif, serta lebih awal dan lebih baik kutipan dari karya yang diterbitkan (Lihat Pengaruh Akses Terbuka).
- Penulis memberikan hak akses kepada pengguna dan membagikan artikel ini secara sukarela untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan bersifat nirlaba < li> Segala sesuatu yang berhubungan dengan isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya karena penulis penerbit tidak bertanggung jawab atas sebagian atau seluruh artikel yang disebutkan.
- Artikel ini merupakan hasil asli penelitian dan atau pemikiran, belum pernah dipublikasikan pada sistem publikasi manapun baik cetak maupun voting secara elektronik dan tidak mengandung unsur plagiat
