Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Menangani Tenaga Kerja Asing Tiongkok Melanggar Izin Tinggal di Kalimantan Barat Tahun 2019

AiLing AiLing, Elyta Elyta, Ori Fahriansyah

Abstract


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam implementasi Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Izin ini mengatur tentang administrasi dan upaya penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan pelanggaran izin masuk oleh tenaga kerja asing Tiongkok di Kalimantan Barat pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan Teori Peran Soekanto untuk memberikan jawaban tentang peran Kementerian Hukum dan HAM dalam menangani pekerja asing Tiongkok yang melanggar status kependudukannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan pengumpulan data melalui survei kepustakaan. Pelajaran yang didapat dari penelitian ini antara lain: (1) Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Republik Indonesia Tahun 2011. Sementara kami melakukan yang terbaik untuk menangani penyalahgunaan dan pelanggaran izin tinggal imigrasi, kami menghadapi beberapa kendala. Sistem pelaksanaan solusi masalah izin tinggal sementara. (2) Untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan atau pelanggaran izin tinggal, dapat diajukan upaya hukum kepada kepolisian, yang setelah itu dapat dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau pengadilan dapat mengambil sanksi administratif. diproses menjadi Memperkuat koordinasi antarlembaga untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dan sinergis melalui aturan pembagian kekuasaan yang lebih jelas. Selain pengawasan yang dilakukan oleh TIMPORA, kita membutuhkan koordinator yang berperan aktif dalam koordinasi rutin. Pejabat Imigrasi melakukan tindakan pengendalian keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Kalimantan Barat yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang memiliki kewenangan.

Kata Kunci : Peran, Keimigrasiaan, Pelanggaran Izin Tinggal, TKA Tiongkok

 


References


Sujarweni, Wiratna. (2014).

Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru

press.

Ukun, W., 2004. Deportasi Sebagai

Instrumen Penegakan Hukum dan KedaulatanNegara di Bidang Keimigrasian. Adi Kencana Aji, Jakarta.Pp.18Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama denganPenerbit.

Setiawan, H., 2016. Efektivitas

Pengawasan Orang Asing pada Wilayah Kerja

KantorImigrasi Klas 1 Samarinda. Arena Hukum, 6(2), pp.254-271

Bagir, M. 2000. Hukum Keimigrasian

dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta.

Ray, RJ (2006). Kerangka Kerja

Keamanan Manusia dan Laporan Pembangunan Manusia Nasional. Sussex: Program Pembangunan PBB dan teorisasi, Yogyakarta : PAU-SS-UGM. Hal. 44

Sudini, 2008 Metodelogi Penelitian

Hubungan Internasional. Jakarta: Pustaka Belajar.

Soekanto. 2001. Sosiologi Sebagai Pengantar. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto.2002. Teori Peranan.

Jakarta. BumiAksara

Ariani Nevey Varida, “Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia (Law Enforcement Against Illegal Foreign Workers In Indonesiaâ€, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI,Jakarta, 2018.

Jurnal

Ukun, Wahyudin. 2004. Deportasi

Sebagai Instrumen Penegakan Hukum danKedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian. Jakarta : Adi Kencana Aji.

Hardinata, D.W., 2018. Pengawasan

Keimigrasian Terhadap Tenaga Kerja Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing.

Ardhiwisastra, Y.B., 2003. Hukum

internasional. Bunga Rampai, Bandung, Alumni. Pp.3

Christie, R., & Acharya, A. (2008).

Penelitian Keamanan Manusia: Kemajuan, Keterbatasan, dan Arah Baru. Bristol: Sekolah Sosiologi, Politik dan Studi Internasional.

Djamin, A., 2000. Administrasi

Kepolisian RI Menghadapi Tahun 2000. SanyataSumasana Wira, Lembang.pp.23

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun

Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 31 Tahun 2013 tentang

PeraturanPelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian,Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016tentang Tim Pengawasan OrangAsing.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis

Permohonan dan. Pemberian Visa Kunjungan dan Visa TinggalTerbatas


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Pemimpin Umum/Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

Wakil Pemimpin Umum

Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

Dewan Penyunting Kehormatan

Dr.H,Martoyo, MA, Dr.Herlan, M.Si, Dr.Dedi Kusnadi, M.Si, Drs.Sabran Achyar, M.Si, Prof.Dr. Sy. Ibrahim Alqadrie, Prof. Dr. A B Tangdililing, M.A., Prof. Dr. Arkanudin, M.Si, Prof. Dr. Redatin Parwadi, M.A, Dr.Lukman Jafar, M.Si, Drs.Sukamto,M.Si, Dr.Hj.Hardilina,M.Si, Dr.H.Mochtaria M.Noh, M.Si, Dr.Ngusmanto (Scopus ID: 57191224744)

Dewan Penyunting (Editorial Board)

Dr.Ira Patriani, Dr.Rusdiono, M.Si, Dra.Kartika Ningtyas, M.Si, Drs.Asmadi, M.Si, Bima Sujendra, M.Si, Dewi Utami, M.Si, Ully Nuzullian, M.Si, Dr.Hasanah, Dr.Ema Rahmaniah, Dr.Sri Maryuni, M.Si, Dr.Nurfitri Nugrahaningsih, M.Si, Dra.Yulianti, M.Si, Dra.Syarmiati, M.Si, Dr.Pardi, M.Si, Dr.Indah Listyaningrum,M.Si, Viza Juliansyah, S.Sos., M.A.