IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KUBU RAYA

Abstract

Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan belum optimalnya implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Kubu Raya yang dilakukan oleh Satpol-PP Kubu Raya selaku salah satu implementor kebijakan kawasan tanpa rokok.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut Edward III (dalam Winarno 2014:177), memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor atau variabel, yaitu: 1) Komunikasi, belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok. 2) Sumber Daya, sumber daya manusia belum mencukupi untuk mengimplementasikan kebijakan dan fasilitas pendukung kebijakan yang belum tersedia. 3) Struktur Birokrasi, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4) Disposisi, tidak adanya komitmen dari implementor kebijakan untuk merealisasikan kebijakan kawasan tanpa rokok ini. Saran yang dapat dilakukan yaitu, sosialisasi harus terus di lakukan untuk mengurangi tingkat pelanggaran kebijakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan, menerapkan sanksi yang tegas yang tidak pandang bulu dan menambah sumber daya manusia agar implementasi kebijakan dapat dijalankan dengan maksimal.