IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2017 DALAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DI DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstract

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Teori George C. Edward III ( Dalam Agustino 2014:149)   bahwa variabel yang merupakan syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi kebijakan yaitu : 1) Komunikasi: kesimpulan komunikasi Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia asal Kota Pontianak telah dilaksanakan, melalui Koordinasi Satuan Tugas Lapangan Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak. 2) Sumberdaya: kesimpulan sumber daya yang utama dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 adalah sumberdaya manusianya (staf). 3) Disposisi: Kesimpulan disposisi dalam bentuk komitmen telah ditunjukkan Implementor dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia asal Kota Pontianak. 4) Struktur birorasi: kesimpulan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia asal Kota Pontianak telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Saran adalah Proses penanganan TKIB oleh Dinas Sosial Kota Pontianak harus lebih memperhatikan proses Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia asal Kota Pontianak, karena pada fase ini terlihat masih sangat kurangnya peranan dari seluruh pemangku kepentingan.

 

Kata Kunci : Implementasi, Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial, Kalimantan Barat.