PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU DI WILAYAH KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

Abstract

Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) di Wilayah Kecamatan Sungai Raya, dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan masih belum efektif. Belum efektifnya pendelegasian itu dikarenakan adanya keengganan Bupati dalam mendelegasikan kewenangan kepada BPMPT. Berdasarkan data, dari 190 jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang ada di Kabupaten Kubu Raya, yang telah didelegasikan hanya sebesar 80 jenis pelayanan perizinan dan non perizinan atau 42 % saja, yaitu berdasarkan Peraturan Bupati No 18 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian wewenang pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada BPMPT Kabupaten Kubu Raya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab belum efektifnya pendelegasian kewenangan Bupati Kepada BPMPT. Teori yang digunakan yaitu teori menurut Umam yaitu Rintangan Psychologis dan Rintangan Organisatoris. Jenis penelitian ini adalah eksploratif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keengganan pemimpin dalam mendelegasikan kewenangan kepada BPMPT ini disebabkan oleh faktor rintangan psychologis dan rintangan organisatoris. Pada Rintangan psychologis yaitu faktor yang mempengaruhi keengganan Bupati dalam mendelegasikan kewenangan yang berhubungan dari dalam diri seorang Bupati yang mengalami masalah pada adanya anggapan bahwa pemimpin sebagai manusia super dan penguasa, pemimpin ingin mendominasi birokrasi, pemimpin tidak bersedia menanggung resiko, dan pemimpin merasa takut apabila bawahannya tidak bisa melayani masyarakat dengan baik, sedangkan pada  rintangan organisatoris yaitu faktor yang mempengaruhi keengganan Bupati dalam mendelegasikan kewenangan yang berhubungan dengan instansi di pemerintahan yang ada di Kabupaten Kubu Raya yang mengalami masalah pada sulitnya membuat batas tentang tanggung jawab dan pemimpin kurang mengetahui sampai dimana pendelegasian itu dilaksanakan. Saran-saran dari hasil penelitian ini pada rintangan psychologis yaitu, peneliti berharap pemimpin tidak merasa sebagai manusia super atau otoriter, pemimpin tidak berhasrat mendominasi semua aktivitas birokrasi pemerintahan, pemimpin harus bersedia menanggung resiko dan harus percaya kepada bawahan. Pada rintangan organisatoris yaitu, pemimpin perlu mempertegas tugas pokok dan fungsi dari masing-masing instansi agar tidak terjadinya tumpang tindih pelayanan dan harus adanya pembagian tugas yang jelas baik antar SKPD maupun dengan BPMPT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kata-kata Kunci : Pendelegasian kewenangan, BPMPT, Bupati, Kecamatan Sungai Raya, Perizinan, Efektifitas.